Pemprov Kaltara Mengharapkan Usulan Anggaran Pilgub dari Bawaslu dan Polda Segera Disampaikan

Meski anggaran Bawaslu dan Polda Kaltara baru akan terakomodir dalam APBD 2020, Pemprov Kaltara mengharapkan keduanya memasukkan usulan sejak saat ini

Pemprov Kaltara Mengharapkan Usulan Anggaran Pilgub dari Bawaslu dan Polda Segera Disampaikan
Tribunkaltim.co, M Arfan
Dua pasangan calon gubernur/wakil gubernur Kaltara bergandengan tangan usai pengundian nomor urut pasangan calon di Gedung Wanita Bulungan, 25 Agustus 2015. Pilkada 2015, pasangan Irianto Lambrie-Udin Hianggio menjadi pemenang sekaligus gubernur dan wakil gubernur definitif Kaltara sejak dibentuk 22 April 2013. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Anggaran pengawasan oleh Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara) dan anggaran pengamanan oleh Polda Kaltara terhadap pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara tahun 2020, belum masuk ke Pemprov Kaltara.

Kepada Tribunkaltim.co, Kepala Badan Kesbangpol Kaltara Basiran menjelaskan anggaran untuk dua lembaga/institusi tersebut lebih diproyeksikan untuk masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

"Karena untuk pengawasan dan pengamanan baru akan jalan tahun 2020 nanti," kata Kepala Badan Kesbangpol Kaltara Basiran, Selasa (2/7/2019).

Berbeda dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara. Usulan anggarannya Rp 1,7 miliar akan diakomodir dalam APBD-Perubahan 2019 mengingat KPU rencananya melakukan tahapan sosialisasi dan peluncuran tahapan Pilkada 2020 pada bulan September 2019.

"Adapun bagi anggaran tahapan pilgub yang dilaksanakan sesuai Peraturan KPU (PKPU) tentang Jadwal dan Tahapan, tetap akan masuk di APBD Murni 2020," ujar Kepala Badan Kesbangpol Kaltara Basiran.

Meski anggaran Bawaslu dan Polda Kaltara baru akan terakomodir dalam APBD 2020, Pemprov Kaltara mengharapkan keduanya tetap memasukkan usulan sejak saat ini. Mengingat pembahasan Rancangan APBD 2020 tidak lama lagi bergulir.

"Supaya TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bisa segera merumuskan dalam Rancangan APBD 2020," ujar Kepala Badan Kesbangpol Kaltara Basiran.

Selain itu, usulan anggaran itu harus masuk dalam KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2020 sebagai dasar pembahasan APBD 2020.

"Kalau tidak masuk KUA PPAS akan repot nanti. Nanti teman-teman Bappeda dan TAPD yang akan menentukan kapan pembahasan RAPBD 2020," ujar Kepala Badan Kesbangpol Kaltara Basiran.

Baca Juga;

Halaman
123
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved