Berita Pemkab Kutai Barat

Menjawab Fraksi Atas LPj APBD 2018, Wabup Kubar: Kami Akan Optimal Gali Potensi Pajak

Acara rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kubar Jackson John Tawi, dihadiri 16 orang dari 25 anggota DPRD Kubar.

Menjawab Fraksi Atas LPj APBD 2018, Wabup Kubar: Kami Akan Optimal Gali Potensi Pajak
HUMASKAB KUBAR
Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan menyerahkan nota Jawaban Pemkab Atas Pandangan Fraksi Terhadap LPj APBD 2018 kepada Ketua DPRD Kutai Barat Jackson John Tawi di ruang sidang urama kedung dewan, Selasa (2/7/2019). Pariurna ini dihadiri 16 dari 25 anggota DPRD 

SENDAWAR - Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan hadir dan membacakan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, dalam Rapat Paripurna IX Masa Sidang II Tahun 2019 DPRD Kabupaten Kutai Barat.

Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kubar, Selasa (2/7/2019).

Acara rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kubar Jackson John Tawi, dihadiri 16 orang dari 25 anggota DPRD Kubar. Hadir pula Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kubar.

Dalam pidatonya, Wakil Bupati menjelaskan Pemkab Kubar mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh Fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gabungan Demokrat Hanura Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Gerakan Kebangsaan Berkarya, yang telah memberikan pandangan atas pertanggungjawaban APBD 2018 dengan segala masukan yang sifatnya membangun.

Atas kerjasama yang harmonis dari semua pihak sehingga pemerintah mampu melaksanakan APBD sesuai dengan aturan yang berlaku.

Wabup memaparkan, pos belanja, pemerintah akan mengalokasi belanja yang berpedoman kepada RPJMD, serta mengacu visi dan misi serta penyusunan RAPBD disesuaikan dengan azas umum APBD, analisis standar belanja (ASB), standar satuan harga (SSH) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk pajak akan menggali seoptimal mungkin melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pajak dan retribusi.

Tentang Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pemerintah daerah ke depan akan terus berupaya maksimal melaksanakan program-program dengan penggunaan anggaran sesuai standar akuntansi pemerintah.

"Raihan WTP merupakan prestasi kita bersama yang harus tetap kita pertahankan di tahun yang akan datang, " tegas Wabup. (hms36)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved