4 PNS Kaltim Terpidana Kasus Korupsi Sudah Dipecat, Plt Sekprov: Seorang Lagi Proses Pemecatan

Sa’bani menyatakan, saat ini tinggal satu orang PNS terpidana korupsi yang belum dilakukan proses pemecatan.

4 PNS Kaltim Terpidana Kasus Korupsi Sudah Dipecat, Plt Sekprov: Seorang Lagi Proses Pemecatan
TRIBUN KALTIM / M PURNOMO SUSANTO
Plt Sekprov Kaltim, M Sa’bani saat menyampaikan keterangan kepada awak media soal pemecatan 5 orang PNS terpidana korupsi, di ruang kerjanya, di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, pada Kamis (4/7/2019) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Soal teguran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada 11 gubernur di Indonesia, termasuk Kaltim, untuk segera memberhentikan, memecat alias Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Pegawai Negeri Sispil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) yang terlibat kasus korupsi, ternyata sudah dilakukan oleh Pemprov Kaltim.

Hal ini dibuktikan dengan telah dipecatnya 4 dari 5 orang PNS/ASN yang terbukti secara hukum telah melakukan tindak pidana korupsi.

Plt Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, M Sa’bani, saat ditemui di ruang kerjanya, di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, pada Kamis (4/7/2019), pukul 15.20 Wita, mengungkapkan, telah melaksanakan arahan Mendagri sebelum surat teguran tersebut disampaikan kepada Pemprov Kaltim.

“Sudah kami lakukan pemecatan kepada PNS yang secara inkracht, atau sudah memiliki ketetapan hukum tetap dari Pengadilan Tipikor Samarinda. Sejauh ini, sudah 4 dari 5 orang PNS terpidana korupsi yang sudah kami pecat,” paparnya.

“Jadi, bukan 5 orang PNS loh ya,” lanjutnya mengoreksi data yang disampaikan Mendagri kepada Pemprov Kaltim.

Sa’bani menyatakan, saat ini tinggal satu orang PNS terpidana korupsi yang belum dilakukan proses pemecatan.

Namun, Sa’bani menegaskan, dalam waktu dekat ini proses pemecatannya akan segera dilakukan sembari menunggu salinan putusan Pengadilan Tipikor Samarinda.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Pengadilan Tipikor untuk meminta salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor kepada satu orang PNS terpidana korupsi itu. Nah, nanti salinan putusan itulah yang menjadi dasar bagi kami untuk melakukan pemecatan kepada PNS tersebut,” bebernya.

Mendagri Tegur 11 Gubernur

Tidak ada mapun bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN yang terlibat kasus korupsi.

Halaman
1234
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved