Hanya Ada 7 Penghulu Resmi di Balikpapan, Kepala Kemenag Minta Warga Lapor Jika Ada Nikah Diam-diam

Ada tujuh penghulu yang resmi di Balikpapan. Enam di antaranya masing-masing kepala KUA di kecamatan, satunya penghulu dari luar KUA terverifikasi

Hanya Ada 7 Penghulu Resmi di Balikpapan, Kepala Kemenag Minta Warga Lapor Jika Ada Nikah Diam-diam
Tribunkaltim.co, Aris Joni
Kepala Kantor Kemenag Kota Balikpapan, Hakimin 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kasus pernikahan sedarah di kota Balikpapan yang belakangan ini viral mengundang perhatian warga kota Balikpapan. Khususnya terkait masih adanya penghulu ilegal atau penghulu yang tidak resmi di Kota Minyak ini.

Adanya informasi kasus pernikahan sedarah yang dilaksanakan dengan proses nikah siri ini, dilakukan dengan menggunakan jasa penghulu ilegal dan biasanya menarik tarif dari konsumennya.

Menanggapi permasalahan itu, Kepala Kemenag kota Balikpapan Hakimin menegaskan, tidak semua orang dapat menjadi penghulu,

Kepala Kemenag kota Balikpapan Hakimin menerangkan bahwa menjadi penghulu harus memahami hukum perkawinan dan di kota Balikpapan hanya terdapat tujuh penghulu yang resmi.

Ilustrasi - Pernikahan
Ilustrasi - Pernikahan ()

"Ada tujuh penghulu yang resmi di Balikpapan. Enam di antaranya masing-masing kepala KUA di kecamatan, satunya penghulu dari luar KUA namun telah terverifikasi legalitasnya, dan semua statusnya ASN. Jadi ada tujuh saja yang resmi, selebihnya ilegal," tegas Kepala Kemenag kota Balikpapan Hakimin.

Sementara itu, penghulu resmi dalam menikahkan seseorang secara resmi tidak pernah memasang tarif, karena sudah ada ketentuan yang mengatur, di antaranya selama masih dalam jam kerja dan pernikahannya dilakukan di kantor, maka tidak ada tarif yang dipugut alias gratis.

Sedangkan jika dilakukan di luar kantor dan di luar jam kerja, maka pasangan hanya dikenakan biaya sekitar Rp 600 ribu.

"Tidak seperti penghulu yang nikahkan pasangan sedarah ini dengan memasang tarif Rp 2,4 juta. Tidak ada itu," ujar Kepala Kemenag kota Balikpapan Hakimin. Kamis, (4/7/2019).

Kepala Kemenag kota Balikpapan Hakimin menjelaskan, dalam proses pernikahan secara resmi telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, salah satunya minta pengantar dari RT dan kelurahan.

Bahkan, jika membayar biaya nikah yang dilakukan di luar jam kerja, maka proses pembayarannya juga dilakukan melalui bank, tidak secara tunai.

Halaman
12
Penulis: Aris Joni
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved