Hanya Ada 7 Penghulu Resmi di Balikpapan, Kepala Kemenag Minta Warga Lapor Jika Ada Nikah Diam-diam

Ada tujuh penghulu yang resmi di Balikpapan. Enam di antaranya masing-masing kepala KUA di kecamatan, satunya penghulu dari luar KUA terverifikasi

Hanya Ada 7 Penghulu Resmi di Balikpapan, Kepala Kemenag Minta Warga Lapor Jika Ada Nikah Diam-diam
Tribunkaltim.co, Aris Joni
Kepala Kantor Kemenag Kota Balikpapan, Hakimin 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kasus pernikahan sedarah di kota Balikpapan yang belakangan ini viral mengundang perhatian warga kota Balikpapan. Khususnya terkait masih adanya penghulu ilegal atau penghulu yang tidak resmi di Kota Minyak ini.

Adanya informasi kasus pernikahan sedarah yang dilaksanakan dengan proses nikah siri ini, dilakukan dengan menggunakan jasa penghulu ilegal dan biasanya menarik tarif dari konsumennya.

Menanggapi permasalahan itu, Kepala Kemenag kota Balikpapan Hakimin menegaskan, tidak semua orang dapat menjadi penghulu,

Kepala Kemenag kota Balikpapan Hakimin menerangkan bahwa menjadi penghulu harus memahami hukum perkawinan dan di kota Balikpapan hanya terdapat tujuh penghulu yang resmi.

Ilustrasi - Pernikahan
Ilustrasi - Pernikahan ()

"Ada tujuh penghulu yang resmi di Balikpapan. Enam di antaranya masing-masing kepala KUA di kecamatan, satunya penghulu dari luar KUA namun telah terverifikasi legalitasnya, dan semua statusnya ASN. Jadi ada tujuh saja yang resmi, selebihnya ilegal," tegas Kepala Kemenag kota Balikpapan Hakimin.

Sementara itu, penghulu resmi dalam menikahkan seseorang secara resmi tidak pernah memasang tarif, karena sudah ada ketentuan yang mengatur, di antaranya selama masih dalam jam kerja dan pernikahannya dilakukan di kantor, maka tidak ada tarif yang dipugut alias gratis.

Sedangkan jika dilakukan di luar kantor dan di luar jam kerja, maka pasangan hanya dikenakan biaya sekitar Rp 600 ribu.

"Tidak seperti penghulu yang nikahkan pasangan sedarah ini dengan memasang tarif Rp 2,4 juta. Tidak ada itu," ujar Kepala Kemenag kota Balikpapan Hakimin. Kamis, (4/7/2019).

Kepala Kemenag kota Balikpapan Hakimin menjelaskan, dalam proses pernikahan secara resmi telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, salah satunya minta pengantar dari RT dan kelurahan.

Bahkan, jika membayar biaya nikah yang dilakukan di luar jam kerja, maka proses pembayarannya juga dilakukan melalui bank, tidak secara tunai.

"Selama tidak mengacu pada undang-undang tersebut, maka pernikahan tersebut tidak sah, atau ilegal," ungkap Kepala Kemenag kota Balikpapan Hakimin.

Kepala Kemenag kota Balikpapan Hakimin menambahkan, bagi warga kota Balikpapan yang mendapati adanya proses pernikahan secara diam-diam atau tidak resmi, maka ia meminta agar segera dilaporkan.

"Kita belum bisa menindak penghulu yang ilegal, karena selama ini belum ada laporan. Makanya kita minta kalau ada yang menemukan proses pernikahan yang dirasa tidak lazim, segera laporkan ke kita," pungkas Kepala Kemenag kota Balikpapan Hakimin. 

p>Subscribe Official YouTube Channel:



Baca juga:


Tak Ada Akta Nikah, Kepala Kemenag Hakimin Sebut Pernikahan Sedarah tak Resmi dan Penghulunya Ilegal


Pilihan Pertama SBMPTN 2019 Diprioritaskan, Nilai UTBK Tinggi Bisa Kalah dengan yang Lebih Rendah


TERUNGKAP Alasan Tukang Bubur Bunuh Bocah 8 Tahun di Bak Mandi, Pelaku Serahkan Diri karena Dihantui


Sering Gunakan Makeup Tebal, Begini Wajah Barbie Kumalasari Tanpa Riasan Wajah


Song Hye Kyo Beri Kabar Gembira di Tengah Perceraiannya, tapi Agensi Tak Beri Jawaban Soal Kehamilan

Penulis: Aris Joni
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved