KORAN Tagih Janji Pemprov, Kasus 35 Anak Tenggelam di Kolam Tambang

Mereka memiliki akses atas ekonomi, politik serta menguasai hajat hidup orang banyak. dengan melakukan eksploitasi yang merusak alam,

KORAN Tagih Janji Pemprov, Kasus 35 Anak Tenggelam di Kolam Tambang
TRIBUNKALTIM.CO/CAHYO WICAKSONO PUTRO
Aksi panggung rakyat, dengan memberikan 5 tuntutan.┬áKORAN tagih janji Pemprov terkait kasus 35 Anak tenggelam di kolam tambang. Jumat (5/7/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO SAMARINDA - Tuntut pemerintah Provinsi Kaltim soal 35 korban meninggal di Lubang Tambang, gabungan mahasiswa di Samarinda, yang menamakan dirinya sebagai Forum Komite Lawan Perusak Lingkungan melaksanakan aksi panggung rakyat di depan kantor Gubernur Kaltim, di Jalan Gajah Mada, Samarinda.

Aswin Humas Komite Lawan Perusak Lingkungan mengatakan, masyarakat Kota Samarinda dan Kaltim sedang berhadapan dengan sistem, banyak oknum telah mengeksploitasi alam, salah satunya yaitu tambang.

Aksi panggung rakyat mengajukan 5 tuntutan dan menagih janji Pemprov terkait kasus 35 Anak tenggelam di kolam tambang. Jumat (5/7/2019).
Aksi panggung rakyat mengajukan 5 tuntutan dan menagih janji Pemprov terkait kasus 35 Anak tenggelam di kolam tambang. Jumat (5/7/2019). (Tribunkaltim.co, Cahyo Wicaksono)

"Saat ini masyarakat Kaltim sedang dibuat resah, dengan adanya kegiatan tambang, baik yang legal maupun ilegal.

Mereka memiliki akses atas ekonomi, politik serta menguasai hajat hidup orang banyak. dengan melakukan eksploitasi yang merusak alam," papar Aswin Humas Komite Lawan Perusak Lingkungan, saat aksi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jumat (5/7/2019).

Aksi panggung rakyat mengajukan 5 tuntutan dan menagih janji Pemprov terkait kasus 35 Anak tenggelam di kolam tambang. Jumat (5/7/2019).
Aksi panggung rakyat mengajukan 5 tuntutan dan menagih janji Pemprov terkait kasus 35 Anak tenggelam di kolam tambang. Jumat (5/7/2019). (Tribunkaltim.co, Cahyo Wicaksono)

Aswin Humas Komite Lawan Perusak Lingkungan menganggap, saat ini parlemen membuat produk hukum untuk melancarkan eksploitasi alam serta mendapatkan keuntungan melalui izin-izin usaha perusak lingkungan.

Selain itu, disebutkan dengan memanfaatkan jabatan, ditambah lagi adanya aparat, juga tak luput difungsikan sebagai alat. Dan berfungsi untuk mengkriminalisasi warga yang kini sedang mempertahankan lahannya.

Aksi panggung rakyat mengajukan 5 tuntutan dan menagih janji Pemprov terkait kasus 35 Anak tenggelam di kolam tambang. Jumat (5/7/2019).
Aksi panggung rakyat mengajukan 5 tuntutan dan menagih janji Pemprov terkait kasus 35 Anak tenggelam di kolam tambang. Jumat (5/7/2019). (Tribunkaltim.co, Cahyo Wicaksono)

"Untuk melawan perusak lingkungan tidak cukup dengan satu atau dua orang, semua orang yang merasa gelisah tidak cukup hanya berharap perubahan, kita butuh gerakan untuk menuntut itu semua," ungkap Aswin Humas Komite Lawan Perusak Lingkungan.

"Bapak Gubernur dan Kepala Dinas ESDM Kaltim sempat menanggapi soal kasus 35 anak yang meninggal di lubang tambang, dari tanggapan itu, kami melihat pemerintah sebagai wakil dari pemilik usaha tambang di Kaltim, yang membuat buruh, tani, dan masyarakat lainnya tertindas," tegas Aswin Humas Komite Lawan Perusak Lingkungan.

Baca Juga;

Kapten Borneo FC Diego Michiels Lepas Masa Lajang; Begini Momen Ijab Kabul Sang Defender

Halaman
123
Penulis: Cahyo Wicaksono Putro
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved