ALI MOCHTAR NGABALIN: Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo Tidak Bisa Dibarter dengan Kasus Habib Rizieq

Ali Mochtar Ngabalin yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan menegaskan bahwa rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo tidak bisa...

TRIBUNKALTIM.CO - Ali Mochtar Ngabalin yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan menegaskan bahwa rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo tidak bisa dibarter dengan kepentingan penegakan hukum.

Hal itu diutarakan Ali Mochtar Ngabalin saat diwawancarai dalam acara Primetime News yang tayang di Metro TV.

Pernyataan Ali Mochtar Ngabalin tersebut menanggapi cuitan juru bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak.

//

Melalui akun Twitter pribadinya, Dahnil menyebut salah satu syarat yang paling tepat untuk rekonsiliasi adalah memberi kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia.

Lantas, Ali Mochtar Ngabalin dengan tegas menyatakan pemerintah tidak bisa begitu saja memulangkan Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

"Rekonsiliasi itu terkait dengan kepentingan bangsa dan negara," ujar Ali Mochtar Ngabalin, seperti dikutip TribunWow.com, Minggu (7/7/2019).

"Rekonsiliasi itu penting, penting untuk bangsa dan negara, penting untuk konsentrasi pemerintah."

"Tapi rekonsiliasi tidak dibarter dengan kepentingan-kepentingan penegakan hukum yang bisa merongrong kewibawaan pemerintah dan penegakkan hukum di tanah air," sambungnya.

Terkait itu, Ali Ngabalin menegaskan bahwa 'pintu' ditutup jika rekonsiliasi dilakukan hanya sebagai barter hukum.

Halaman
1234
Editor: Syaiful Syafar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved