Jadi Perdebatan, Kemendagri Jelaskan Status Kepala Daerah Penganti dan Syarat Maksimal 2 Periode

UU No 32 Tahun 2004 secara tegas menyatakan masa jabatan kepala maksimal hanya dua periode. Namun, di lapangan ternyata ada perdebatan

Jadi Perdebatan, Kemendagri Jelaskan Status Kepala Daerah Penganti dan Syarat Maksimal 2 Periode
(KOMPAS.com/Ihsanuddin)
Presiden Joko Widodo resmi melantik sembilan gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak 2018. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018). 

TRIBUNKALTIM.CO - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menjelaskan Masa Jabatan Kepala Daerah berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dijelaskan Bahtiar, masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun, namun penjabaran satu periode masa jabatan adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.

"Masa jabatan KDH (Kepala Daerah) adalah 5 (lima) tahun. Namun, yang dimaksud 1 (satu) periode masa jabatan adalah apabila masa jabatan telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan," kata Bahtiar di Jakarta, Jumat (5/7/2019).

"Bila seorang wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah di tengah jalan, maka perlu dihitung berapa lama sisa masa jabatan yang akan dilaluinya. Bila sisa masa jabatannya masih 2,5 tahun atau lebih maka wakil kepala daerah itu telah dihitung satu periode menjabat sebagai kepala daerah. Bila sisa masa jabatan yang dilaluinya kurang dari 2,5 tahun maka tidak dihitung sebagai satu periode," kata Bahtiar.

Hal tersebut terkait dengan gugatan pada Pasal 58 huruf o UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala maksimal hanya dua periode.

Namun, di lapangan terjadi persoalan.

Dikutip dari situs KPU, ke-270 daerah yang bakal menggelar Pilkada 2020 serentak itu terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Berikut nama - nama daerah yang akan menggelar Pilkada 2020 serentak periode 2020 - 2025 mendatang:

1.) Provinsi

- Sumatera Barat

Halaman
1234
Editor: Doan Pardede
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved