Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Beri Bantuan Keuangan Desa, Bupati Kukar: Lakukan Sesuai Peraturan Agar Tidak Tersangkut Hukum

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) merupakan satu dari poin yang disampaikan oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah

Beri Bantuan Keuangan Desa, Bupati Kukar: Lakukan Sesuai Peraturan Agar Tidak Tersangkut Hukum
HUMASKAB KUKAR/PROKOM
Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah saat menyampaikan tanggapan pada rapat Paripurna ke 9 DPRD Kukar. 

TENGGARONG - Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) merupakan satu dari poin yang disampaikan oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah pada rapat Paripurna ke 9 DPRD Kukar, pekan lalu di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar.

Edi Damansyah mengatakan bahwa dalam proses pembangunan kewilayahan, pembangunan desa menjadi sangat penting khususnya dalam penyediaan layanan dasar dan peningkatan sosial ekonomi desa.

Untuk itu pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis salah satunya dalah menyediakan ruang kepada masyarakat desa melalui penyediaan BKKD, untuk mendapatkan alokasi anggaran program kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemkab Kukar.

Dikatakannya, salah satu komitmen Pemkab Kukar agar BKKD tepat sasaran dan memenuhi kaedah-kaedah belanja sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bupati nomor 8 tahun 2019 tentang bantuan keuangan khusus kepada desa.

Pemkab Kukar pertama kali melaksanakan BKKD pada tahun anggaran 2019, dengan prinsip kehati-hatian agar tidak berdampak hukum serta memenuhi peraturan perundangan yang berlaku serta melakukan konsultasi dan koordinasi kepada kementrian terkait.

Selain itu untuk memanjukan Desa, Pemkab Kukar juga berusaha menumbuhkan sektor Industri berbasis pertanian dimana Pemkab menjadikan sektor pertanian menjadi sektor andalan salah satunya adalah pencanangan Revolusi jagung di Kukar.

“Saya berharap para anggota DPRD dapat sama-sama berjuang mewujudkan daerah Kukar menjadi daerah-daerah percontohan pertanian," harap Edi.

Dengan menjadikan pertanian sebagai sektor andalan, Edi bertekad dan berkomitmen akan menjadikan dan mewujudkan pertanian yang bermartabat dan bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah( PAD) bagi Kukar.

Menururnya, Pemerintah Kukar juga telah melaksanakan moderenisasi di sektor pertanian dengan penggunaan eks kolam tambang untuk dipergunakan sebagai sarana budidaya tambak ikan, dijadikan sarana irigasi pertanian dan pembanguan sarana dan prasarana pelabuhan/ pelelangan ikan.

Pemkab akan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak perusahaan atau pihak swasta aggar penggunaan Eks tambang dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat dilingkungan Eks tambang.(yuliati-medsi03)*

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved