Respon Arteria Dahlan, Soal Sebutan Kabinet Gemuk Bagi Kue Kekuasaan oleh Mardani Ali Sera
Politisi PDIP Arteria Dahlan merespon soal saran kabinet ramping yang disampaikan Mardani Ali Sera. Menurutnya ini akan jadi pertimbangan Jokowi
TRIBUNKALTIM.CO - Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019, membuat banyak partai politik ingin merapat di pemerintahannya.
Termasuk partai politik yang semula berada di seberang Koalisi Indonesia Kerja, yakni Koalisi Adil Makmur.
Isu merapatnya PAN dan Demokrat dari koalisi pendukung Prabowo-Sandi, menuju pemerintah Jokowi-Maruf, dikhawatirkan sejumlah pihak.
Selain mengurangi kontrol oposisi kepada pemerintah, banyaknya parpol yanng bergabung berpotensi membuat struktur pemerintah Jokowi menjadi gemuk.
PDI Perjuangan mengapresiasi masukan dan saran dari sejumlah pihak agar koalisi Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) 2019-2024 tidak gemuk.
"Kami hormati pandangan sejumlah pihak agar koalisi Indonesia Kerja tidak terlalu gemuk di masa pemerintahan kedua Jokowi," ujar politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).
Termasuk ketika banyak pihak berpandangan agar Partai politik (parpol) yang tidak mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin saat Pilpres 2019 diminta tetap menjadi oposisi atau berada di luar barisan koalisi pemerintahan.
Tentunya hal ini dia menyakini, menjadi bagian dari pencermatan dan pertimbangan Jokowi.
"Itu sebabnya beliau ingin mendengar masukan dan pendapat banyak pihak, utamanya dari mitra koalisi," jelas anggota Komisi III DPR RI ini.
Menurut dia, prinsipnya sudah sangat jelas, aparatur pemerintahan harus mampu membumikan janji-janji, tidak hanya fokus di pembangunan infrastruktur tapi fokus juga untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Karena setelah infrastruktur terbangun, kesemuanya harus dapat dipergunakan, dimanfaatkan, dan dirasakan hasil dan keberadaannya oleh masyarakat.
"Jadi titik tekannya pada postur dan personil pemerintahan yang mampu menghasilkan kerja2 yang efektif," tegasnya.
Terkait persepsi ada tidaknya koalisi yang gemuk di pemerintahan Jokowi-Maruf, kata dia, itu urusan lain dan tidak substantif.
Apakah memang masih diperlukan masuknya atau bertambahnya partai politik di koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf?
Secara teknis, dia menjelaskan, dalam pengertian adanya kebutuhan yang tidak tergantikan, tentunya tidak.