BPK RI Perwakilan Kaltim: Samarinda dan Kukar Daerah Paling Rendah Selesaikan Rekomendasi

"Ada beberapa daerah yang seperti itu, terus berulang-ulang kita ingatkan soal catatan dan rekomendasi yang kami serahkan belum ditindaklanjuti"

BPK RI Perwakilan Kaltim: Samarinda dan Kukar Daerah Paling Rendah Selesaikan Rekomendasi
TRIBUN KALTIM / M PURNOMO SUSANTO
Plt Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Agung Hartono 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDADari 10 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), ada dua daerah paling rendah tingkat penyelesaian rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kaltim.

Dua daerah tersebut yakni Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Plt Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Agung Hartono, mengungkapkan, pihaknya mencatat ada 8 ribu catatan dan rekomendasi disampaikan kepada dua kabupaten kota tersebut.

Namun, pada penyelesaiannya, Agung menyatakan, kedua kabupaten kota tersebut terendah dalam menyelesaikan catatan dan rekomendasi yang diberikan pihaknya.

"8 ribu catatan tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2005 lalu sampai pada tahun 2018. Nah, tingkat penyelesaian paling rendah dilakukan oleh dua kabupaten kota tersebut, yakni Samarinda dan Kukar," ujarnya saat diwawancara Tribunkaltim.co usai menjadi narasumber pada agenda Media Workshop, pada Senin (8/7), pukul 15.30 Wita, di Gedung Auditorium Lantai III BPK RI Perwakilan RI, Jalan M Yamin.

"Tingkat penyelesaian dua kabupaten dan kota ini dibawah 70 persen daripada kabupaten kota lainnya se-Kaltim. Dan sampai saat ini, kita terus melakukan tindak lanjutk kepada dua kabupaten kota tersebut untuk menyelesaikan seluruh catatan dan rekomendasi yang kami berikan," lanjutnya.

Ditanyakan soal berapa jumlah pasti rekomendasi yang tidak dijalankan oleh dua kabupaten kota yang bersebelahan ini, Agung menyatakan, dirinya tidak hapal berapa jumlah masing-masing catatan dan rekomendasi yang disampaikan kepada dua daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) batu bara ini.

"Tidak hapal saya kalau soal jumlahnya. Ada beberapa daerah yang seperti itu, terus berulang-ulang kita ingatkan soal catatan dan rekomendasi yang kami serahkan belum ditindaklanjuti. Namun, selama ditindaklanjuti oleh daerah, maka kita akan menganggap daerah tersebut sudah berupaya," pungkasnya.

Pertanyaan mengapa daerah-daerah yang tidak disiplin menjalankan rekomendasi dan catatan BPK RI, Agung menjelaskan, BPK RI memiliki rumus dan formulasi dalam menghitung potensi kerugian negara.

Dibeberkan olehnya, dalam rumusan dan formulasi tersebut, ada tingkat wajar dan tidak wajar yang dihasilkan.

Halaman
12
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved