Jika Daerah Tak Disiplin Tindak Lanjuti Rekomendasi, Begini Langkah BPK Selanjutnya

Kemudian, pada semester pertama setelah penyerahan LHP, BPK RI akan menindaklanjuti dengan menanyakan perkembangan perbaikan.

Jika Daerah Tak Disiplin Tindak Lanjuti Rekomendasi, Begini Langkah BPK Selanjutnya
TRIBUN KALTIM / M PURNOMO SUSANTO
Plt Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Agung Hartono 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kerapkali catatan dan rekomendasi paling berpengaruh yang disampaikan oleh BPK RI kepada daerah tidak ditindaklanjuti.

Bilamana rekomendasi dan catatan tersebut berpotensi merugikan negara, maka BPK RI akan menindaklanjuti rekomendasi dan catatan tersebut dengan menyampaikannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Itu langkah terakhir kita apabila kita temukan daerah yang seperti itu. Kalau kita sudah tidak sanggup, maka kami akan tindaklanjuti dengan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut kepada APH. Sebab, bukan ranah kami untuk menentukan persoalan itu melanggar atau tidak. APH lah yang memiliki kewenangan," ujar Plt Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Agung Hartono.

"Tapi, selama kita melakukan tindak lanjut di daerah, dan daerah tersebut terus melakukan perbaikan, maka kita akan kawal terus hingga selesai. Tapi sampai saat ini belum ada daerah yang sampai kami laporkan kepada APH," lanjutnya.

Dalam pengawalannya, Agung menyebutkan, setelah penyerahan LHP maka BPK RI akan memberikan waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan rekomendasi dan catatan yang disampaikan.

Kemudian, pada semester pertama setelah penyerahan LHP, BPK RI akan menindaklanjuti dengan menanyakan perkembangan perbaikan.

"Terus kita pantau soal perbaikan-perbaikannya. Kalau masih kita temukan lagi di tahun mendatang, maka kami ingatkan lagi untuk melakukan perbaikan sampai daerah tersebut menyelesaikannya. Misalnya saja, dari 10 catatan kami ada 2 atau 3 catatan yang diperbaiki, maka kita anggap daerah sudah menindaklanjuti," pungkasnya. 

Samarinda dan Kukar Terendah Selesaikan Rekomendasi

Dari 10 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), ada dua daerah paling rendah tingkat penyelesaian rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kaltim.

Dua daerah tersebut yakni Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Halaman
123
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved