Belum Tentu Harus Kembalikan Dana, Plt Sekprov Kaltim: Kita Tunggu Hasil Cek Lapangan BPK RI

Sehingga, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi saat pelaksanaan verifikasi di lapangan.

Belum Tentu Harus Kembalikan Dana, Plt Sekprov Kaltim: Kita Tunggu Hasil Cek Lapangan BPK RI
TRIBUN KALTIM / M PURNOMO SUSANTO
Plt Sekprov Kaltim, M Sa’bani, di ruang kerjanya, di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, pada Kamis (4/7/2019) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pelaksanaan verifikasi, dipaparkan oleh Plt Sekprov Kaltim, Sabani, selain dilakukan oleh tim juga akan dilakukan oleh Auditor BPK RI Perwakilan Kaltim.

Sehingga, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi saat pelaksanaan verifikasi di lapangan.

Semua, ditegaskan olehnya, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

"Setelah tim verifikasi dari kami, nanti BPK RI juga melakukan verifikasi. Jadi, kalau memang ditemukan di lapangan ada pekerjaan yang sudah selesai, kemudian pada pekerjaan tersebut juga dilakukan perbaikan-perbaikan, dan hal tersebut juga diketahui oleh BPK RI melalui verifikasi yang dilakukan, maka pekerjaan tersebut sudah sesuai," tuturnya.

"Misalnya saja seperti pembangunan Masjid Kinibalu. Dimana, catatan yang disampaikan ada kelebihan pembayaran. Padahal, persoalan utama saat itu Masjid Kinibalu ini sempat terhenti proyeknya. Nah, saat ini kan sudah mulai jalan lagi," lanjutnya.

Ia menjelaskan proyek tersebut belum tentu ada pengembalian dana seperti catatan yang disampaikan BPK RI Perwakilan Kaltim.

Namun demikian, Sabani menyatakan, tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan soal catatan tentang kelebihan pembayaran terhadap proyek pembangunan Masjid Kinibalu.

Pasalnya, soal catatan terkait hal itu masih dalam tahap verifikasi lapangan oleh tim Setprov Kaltim dan BPK RI Perwakilan Kaltim.

"Kita tunggu lah selesai verifikasinya, dan juga disampaikan laporannya kepada kami," tuturnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, sesuai catatan BPK RI Perwakilan Kaltim, ada tiga proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-PERA) Kaltim yang berpotensi merugikan negara, yakni proyek pengerjaan Bandara Samarinda Baru (BSB) APT Pranoto, pembangunan Masjid Kinibalu, dan pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda.

Halaman
123
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved