Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo Anggap Instansi Pengawasan Gagal, Sudah Dua Desa Diproses Hukum

"Untuk pertanggungjawabannya, jika pengawasan lemah dari semua pihak, maka upaya pencegahan dari penyelewengan anggaran tidak bisa diantisipasi"

Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo Anggap Instansi Pengawasan Gagal, Sudah Dua Desa Diproses Hukum
Dok Tribun
Buyung Marajo Koordinator Pokja 30 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Koordinator Kelompok Kerja 30, Buyung Marajo mengkritik fungsi pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pasalnya, pelaksanaan dan penggunaan DD dan ADD sudah ada dua desa yang sedang diproses hukum terkait penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran tersebut.

"Ini bukti lemahnya kepala daerah sebagai pemimpin dan manajerial yang fungsinya pembinaan dan bertanggungjawab pada tugas bawahannya. Ini bisa dikatakan gagalnya bentuk pengawasan," ungkap Buyung Marajo kepada Tribunkaltim.co, Jumat (12/7/2019).

Buyung Marajo menambahkan, fungsi lembaga pengawasan internal seperti inspektorat dengan kinerjanya selama ini apa? "Di LHP itu ada Dana Desa tahun 2016 yang belum dipertanggungjawabkan. Ini perlu dipertanyakan fungsinya," kritik Buyung Marajo.

Disinggung soal aplikasi sistem yang sudah dibuat seperti Siskeudes, kata Buyung Marajo, juga tidak menjamin 100 persen dapat mencegah penyimpangan ataupun penyalahgunaan. 

"Untuk pertanggungjawabannya, jika pengawasan lemah dari semua pihak, maka upaya pencegahan dari penyelewengan anggaran tidak bisa diantisipasi," ucap Buyung Marajo yang memimpin Lembaga Swadaya Masyarakat konsen soal anti korupsi ini.

Menurut Buyung Marajo, dengan adanya temuan hasil audit LHP BPK pada 2016/2017 sebesar Rp 2,3 miliar harus segera ditindaklanjuti. 

"Kalau mengetahui ada temuan dan catatan harus ditindaklanjuti. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan BPK tidak menindaklanjuti harus diusut tuntas," tegas Buyung Marajo

Dengan adanya temuan-temuan hasil audit BPK, Buyung Marajo mengingatkan, agar pemimpin daerah seharusnya ini jadi catatan yang sudah sangat serius.

"Mengingat sudah dua orang pemimpin daerah ini (Kukar) sudah digiring ke KPK dan jangan sampai terulang lagi," pungkas Buyung Marajo. (bud)

Halaman
12
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved