Kronologi Permohonan Kembali Sengketa Pilpres 2019 Kubu Prabowo-Sandiaga, Ini Penjelasan Kuasa Hukum

Kubu pasangan Prabowo-Sandiaga kembali mengajukan permohonan sengketa pilpres 2019 Pelanggaran Administrasi Pemilu (PAP).

Kronologi Permohonan Kembali Sengketa Pilpres 2019 Kubu Prabowo-Sandiaga, Ini Penjelasan Kuasa Hukum
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) memberikan keterangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait perolehan suara Pilpres 2019 di kediaman Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (27/6/2019) malam. Berikut ini kronologi permohonan kedua sengketa Pilpres 2019 yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Kubu pasangan Prabowo-Sandiaga kembali mengajukan permohonan sengketa pilpres 2019 Pelanggaran Administrasi Pemilu (PAP).

Permohonan sengketa Pilpres 2019 Pelanggaran Administrasi Pemilu (PAP) ini adalah yang kedua kalinya yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga.

Terkait permohonan sengketa Pilpres 2019, dari pihak Partai Gerindra sempat menyebut permohonan ini diajukan tanpa sepengatahuan Prabowo Subianto, berikut ini penjelasan kuasa hukum soal kronologi permohonan kedua sengketa Pilpres 2019.

Permohonan pertama tidak diterima Mahkamah Agung.

Dalam permohonan kedua kali ini, Prabowo-Sandiaga yang menjadi pihak pemohon.

Seperti dikutip dari kompas.com, Nicholay Aprilindo, kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, mengatakan, pihaknya meminta MA memeriksa pelanggaran administrasi Pilpres 2019 yang dianggap terstruktur, sistematis, dan meluas (TSM).

"Bahwa Permohonan PAP yang dimaksud adalah bukan kasasi, namun merupakan permohonan kepada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa pelanggaran administratif pemilu secara TSM," ujar Nicholay kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2019).

Permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilu ini pernah diajukan oleh Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Hanafi Rais pada 31 Mei 2019.

Dalam perkara yang diajukan ke MA ini, BPN menggugat Bawaslu terkait dengan putusannya yang bernomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada tanggal 15 Mei 2019.

Dalam permohonannya, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Namun, permohonan tersebut tidak diterima oleh MA.

Halaman
1234
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved