Temuan BPK RI, 26 Ormas Balikpapan Belum Sampaikan LPJ, Pengamat Sebut Ada Kompromi dan Transaksi

Pengamat hukum, Castro menilai temuan BPK RI mengenai penerima Hibah yang belum sampaikan LPJ mengindikasikan adanya transaksi dan ruang kompromi

Temuan BPK RI, 26 Ormas Balikpapan Belum Sampaikan LPJ, Pengamat Sebut Ada Kompromi dan Transaksi
Tribunkaltim.co/ Budi Hartono
Temuan BPK RI, 26 Ormas Balikpapan Belum Sampaikan LPJ, Pengamat Sebut Ada Kompromi dan Transaksi 

Baca Juga:

TERUNGKAP Dana Hibah Ormas Balikpapan Rp 3,1 M Belum Sampaikan LPJ, Ini Kata Walikota Rizal Effendi

Pemkot Luncurkan Aplikasi Bos Hoki, Ajukan Bantuan Hibah Bansos Cukup Melalui Internet

Castro menjelaskan, dari berbagai kasus korupsi Hibah dan bansos, modusnya beragam.

Diantarannya dengan meminta fee tertentu dan total jumlah Hibah yang diterima, menggunakan organisasi sendiri yang disamarkan sebagai penerima Hibah, atau bisa juga dengan organisasi fiktif yang bermodalkan stempel.

"Penerima Hibah dengan mereka yang menggoalkan Hibah. Bisa dari elit di pemerintah, bisa di DPRD, atau bisa juga makelar Hibah dan bansos," sebut Castro, anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim.

Secara aturan, Castro mengungkapkan, ada waktu selama 60 hari agar temuan-temuan BPK RI itu segera ditindaklanjuti.

Herdiansyah Hamzah alias Castro
Herdiansyah Hamzah alias Castro (TRIBUNKALTIM.CO/BUDHI HARTONO)

Tetapi meskipun sudah ditindaklanjuti, tegas dia, LPJ penerima dana Hibah itu tetap akan diperiksa dan diverifikasi ulang oleh BPK RI.

Persoalan dana Hibah ini, Castro mengingatkan, Pemkot Balikpapan mesti belajar banyak dari kasus-kasus korupsi dana Hibah dan Bansos di Provinsi Kaltim.

Jadi, saran dia, sebaiknya Hibah dan bansos itu dihilangkan saja dari APBD karena selalu mendatangkan masalah.

Halaman
123
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved