Berita Pemprov Kalimantan Utara

1.058 Tenaga Kontruksi Tersertifikasi, Ini Buktikan Tenaga Kerja dari Kaltara Siap Bersaing

Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie optimis, kesiapan tenaga kerja, khususnya bidang konstruksi di Kaltara sudah cukup mumpuni.

1.058 Tenaga Kontruksi Tersertifikasi, Ini Buktikan Tenaga Kerja dari Kaltara Siap Bersaing
HUMASPROV KALTARA
Grafis Tenaga Kerja Konstruksi di Kaltara 

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie optimis, kesiapan tenaga kerja, khususnya bidang konstruksi di Kaltara sudah cukup mumpuni.

Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya tenaga kerja konstruksi di provinsi ke-34 di Tanah Air yang sudah tersertifikasi. Ini penting, sebagai daya dukung kesiapan sumber daya manusia dari bidang jasa konstruksi untuk merealisasikan kebijakan pembangunan Kaltara ke depan.

Gubernur mengatakan, sesuai data di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara, hingga Juli 2019 sudah ada 1058 tenaga kerja bidang konstruksi yang telah tersertifikasi.

Diungkapkan, upaya peningkatan SDM bagi para tenaga kerja bidang jasa konstruksi, sekaligus sertifikasi sudah dilakukan oleh Pemprov Kaltara sejak 2016 lalu. Yaitu melalui program Pelatihan, Fasilitasi Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kontruksi yang digalakkan DPUPR-Perkim Provinsi Kaltara.

Dari 1058 tenaga kerja yang tersertifikasi tersebut, dirincikan, pada tahun 2016 sebanyak 305 orang, 2017 sebanyak 183 orang, dilanjutkan pada 2018 sejumlah 180 orang.

Kemudian di 2019 telah tersertifikasi sebanyak 390 tenaga kerja bidang konstruksi. “Jika ditotal maka sebanyak 1.058 tenaga kerja kontruksi telah tersertifikasi,” urainya.

Irianto menjelaskan, pentingnya tenaga kerja kontruksi tersertifikasi, sejalan dengan yang telah diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017, tentang Jasa Kontruksi. Di mana pada era persaingan global yang tinggi seperti sekarang, tenaga kerja kontruksi, khususnya tenaga kerja lokal harus siap bersaing dengan tenaga kerja asing.

Apalagi di Kaltara punya agenda besar dalam pembangunan ke depan, yang terpapar dalam 11 prioritas pembangunan. Di mana, dalam realisasinya memerlukan SDM yang handal ke depan.

“Selain sebagai modal untuk bersaing dengan tenaga kerja asing, dengan tersertifikasi memungkinkan seorang tenaga kerja memiliki upah yang sesuai. Semakin terampil dan ahli dia, maka upah yang diterima pun semakin besar,” terangnya.

Di samping pemberian pelatihan dan sertifikasi, sebagai upaya untuk mengimplementasikan UU No. 2/2017 itu, Pemprov Kaltara saat ini juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), mengenai

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved