Raperda RZWP3K Kalimantan Timur Cacat Hukum tak Serap Nelayan & 4 Hal Bisa Rusak Teluk Balikpapan

Raperda RZWP3K tidak libatkan masyarakat nelayan sebagai pelaku utama di perairan pesisir. Ranpreda RZWP3K Kalimantan Timur tak libatkan nelayan.

Raperda RZWP3K Kalimantan Timur Cacat Hukum tak Serap Nelayan & 4 Hal Bisa Rusak Teluk Balikpapan
Dok Tribunkaltim.co
ILUSTRASI - Raperda RZWP3K Kalimantan Timur Cacat Hukum tak Serap Nelayan & 4 Hal Bisa Rusak Teluk Balikpapan 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Keberadaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil- kecil di wilayah Kalimantan Timur dianggap tidak ramah terhadap lingkungan dan para nelayan yang mencari kehidupan di kawasan Teluk Balikpapan. 

Keberadaan Raperda RZWP3K atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil- kecil di wilayah Kalimantan Timur yang disusun pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif tidak ideal, kini Raperda RZWP3K kesannya tidak bersehabat dengan lingkungan alam dan nelayan.

Disampaikan Koordinator Peduli Teluk Balikpapan, Husain Suwarno, yang tegaskan, Raperda RZWP3K yang sekarang ada nantinya bisa cacat hukum mengingat Raperda RZWP3K tak melibatkan lapisan masyarakat yang ada hubungannya. 

Pembuatan Raperda RZWP3K yang tak melibatkan lapisan warga dan kepentingan lainnya akan rentan mengalami cacat hukum, memunculkan persoalan yang bisa menimbulkan polemik. 

"Selama ini penyusunan perda zonasi yang masih tahap Raperda RZWP3K tidak libatkan masyarakat nelayan sebagai pelaku utama di perairan pesisir. Kami inilai secara prosedural Raperda RZWP3K cacat hukum," tegasnya kepada Tribunkaltim.co melalui sambungan WhatsApp pada Senin (15/7/2019) malam.

Sekarang yang menjadi pertanyaan soal Raperda RZWP3K, yang susun DPRD bersama Legislatif seberapa banyak melibatkan masyarakat nelayan. Sebelum jadi Perda tentu saja perlu ada pelibatan masyarakat nelayan

"Pertanyaan apakah DPRD ada mengundang masyarakat atau turun untuk membicarakan zonasi ini? Selama ini kami menilai itu belum dilakukan," ungkap Husain. 

Kata dia, terdapat ketidaksinkronan antara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan naskah rancangan Perda atau Raperda RZWP3K.

Setidaknya 80 persen KLHS tidak sinkron dengan Perda.

Ada kesan KLHS hanya menjadi stempel keabsahan Perda, sehingga benar salah bukan lagi menjadi masalah pokok yang diutamakan.

Halaman
1234
Penulis: Budi Susilo
Editor: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved