Tanggapi Pidato Kebangsaan, Koalisi Masyarakat Sipil Ini Minta Jokowi Tindak Jual Beli Kursi Sekolah

TRIBUNKALTIM.CO - Tanggapi Pidato Kebangsaan, Koalisi Masyarakat Sipil Ini Minta Jokowi Tindak Jual Beli Kursi Sekolah.

Sejumlah pihak merespon Pidato Kebangsaan yang disampaikan Presiden Jokowi.

Salah satunya yakni Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan.

Koalisi Masyarakat Sipil ini menyoroti Visi Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi pada Minggu malam kemarin (14/7/2019).

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menuturkan, Presiden terpilih 2019-2024 itu harus tegas menangani sejumlah masalah di dunia pendidikan di Indonesia.

Diantaranya korupsi dana pendidikan, pungli, maupun jual beli kursi sekolah.

Hal itu disampaikan Ubaid yang ditemui usai konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

"Korupsi pendidikan, pungli, jual beli kursi, selalu mewarnai dunia pendidikan kita di Indonesia, karena itu sesuai visi presiden yang tadi malam disampaikan, presiden harus tegas," ungkap dia.

Menurut Ubaid, kasus-kasus dunia pendidikan perlu diinvestigasi lengkap dan menindak adil oknumnya, agar visi membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dalam revolusi mental tercapai.

"Oknum-oknum itu menjadi racun di dunia pendidikan dan sekolah adalah tempat di mana penunjukan karakter revolusi mental," kata Ubaid.

Sebelumnya, pendamping Maaruf Amin dalam pilpres 2019 itu menyampaikan sejumlab poin dalam pidato visi Indonesia di SICC, Sentul, Jawa Barat, tadi malam.

Dalam poin kedua pidato mantan gubernur DKI Jakarta itu, disampaikan, visi agar kualitas pendidikan ditingkatkan, di mana Pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia.

Indonesia Coruption Watch  atau ICW menilai seharusnya upaya pemberantasan korupsi disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan Pidato Kebangsaan sebagai presiden terpilih dalam acara Visi Indonesia pada Minggu (14/7/2019) malam.

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo menuturkan, Presiden Jokowi semestinya menyebut pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda yang diutamakan dalam pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

Sebab, hal itu menjadi bagian dari komitmen mendukung kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dalam menempatkan KPK sebagai lembaga yang memimpin pemberantasan korupsi, seharusnya Presiden Jokowi menegaskan ulang sebagai komitmen mendukung kerja-kerja KPK," papar Adnan saat dihubungi via telepon, Senin (15/7/2019).

Menurutnya, dukungan dari Presiden dalam pemberantasan korupsi sangatlah penting.

Jika pidatonya menyebut isu pemberantasan korupsi secara khusus, itu menjadi simbol bahwa Kepala Negara akan selalu ada di belakang KPK.

Apalagi, lanjutnya, saat ini KPK dihadapkan pada sejumlah persoalan, yaitu dari seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023, kemudian Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan, dan RUU KUHP.

"Itu konteks politik yang perlu dipastikan supaya pemerintah tidak dianggap sedang bermain di belakang permainan oknum tertentu yang ingin mengurangi, mempersempit, dan melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi," tegasnya.

Sebelumnya, Dalam acara Visi Indonesia, Joko Widodo berpidato untuk pertama kalinya sebagai presiden Indonesia terpilih 2019-2024.

Tak hanya Jokowi, Ma'ruf Amin juga turut berpidato di acara tersebut.

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan global.

Saat menyampaikan pidato Visi Indonesia, sejumlah isu yang ditonjolkan Jokowi antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi.

Namun, isu penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tidak disampaikan eksplisit oleh Jokowi.

Reformasi Birokrasi Masuk

Reformasi birokrasi menjadi satu dari lima visi yang dibacakan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk kepemimpinannya pada lima tahun mendatang.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Visi Indonesia yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) malam.

Ia mengatakan, dirinya bersama Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin akan melakukan reformasi birokrasi, terutama untuk struktural.

Nantinya, akan ada pemangkasan terhadap lembaga pemerintahan yang masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya.

"Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita, reformasi struktural, agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah.

Hati-hati, kalau pola pikir, mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas," ujar Jokowi, dalam pidatonya tersebut.

Birokrasi harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal agar program yang dijalankan bisa benar-benar efektif.

Ia mengaku akan melakukan pengecekan sendiri terkait kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sistem yang diterapkan pada masing-masing lembaga pemerintah.

Jika dirinya menemukan lembaga yang tidak menerapkan sistem secara efisien dan efektif, maka ia tidak segan untuk 'mencopot' pejabat lembaga tersebut.

• Pidato Kebangsaan, Reformasi Birokrasi Masih Jadi Prioritas Jokowi, Janji bubarkan Lembaga Lagi

• Setelah Jokowi Pidato Kebangsaan, Sekjen PAN: Di Dalam Atau di Luar Pemerintahan Sama Terhormatnya

• Pidato Kebangsaan, Jokowi Persilakan Siapa Saja Jadi Oposisi, Tapi Tanpa Benci dan Caci Maki

"Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi, akan saya cek sendiri, Akan saya kontrol sendiri, begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas, copot pejabatnya," jelas Jokowi.

Tidak hanya itu, Jokowi bahkan akan membubarkan lembaga pemerintah yang tidak menghasilkan output atau prestasi yang signifikan.

"Kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, akan saya bubarkan," tegas Jokowi.

Oleh karena itu ia meminta agar perubahan segera dilakukan mulai dari sekarang, semua lembaga pemerintah harus meningkatkan kinerja demi terwujudnya lembaga yang cekatan dan mengikuti perkembangan zaman.

"Tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja linier, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di zona nyaman, harus berubah.

Sekali lagi, kita harus berubah.

Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman," kata Jokowi.

Jokowi menekankan, bersama Ma'ruf Amin, dirinya ingin mewujudkan negara yang adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif.

"Maka kita harus terus membangun Indonesia yang adaptif, Indonesia yang produktif dan Indonesia yang inovatif, Indonesia yang kompetitif," pungkas Jokowi. (*)

Subscribe Official YouTube Channel:

Baca juga:

Ponsel Vivo S1 akan Lahir 16 Juli 2019, Seperti Apa Spesifikasi dan Harga Smartphone, Ini Ulasannya

Kontes Miss Korea Menuai Protes, Gara-gara Pakaian Tradisional, Hanbok yang Disebut Terlalu Seksi

BREAKING NEWS Toyota Fortuner dan Truk Adu Banteng di Km 67 Kukar, Sopir Kejepit Tak Bisa Keluar

SORE INI, Matahari Tampak Tepat di Atas Kabah, Berikut Cara Memperbaiki Kiblat di Rumah

Hari Pertama Masuk Sekolah, Mohammad Fatah Sempat Marah Karena Celana Seragam Kebesaran

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Tegas Tindak Pungli, Korupsi, dan Jual Beli Kursi di Sekolah, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/15/koalisi-masyarakat-sipil-jokowi-harus-tegas-tindak-pungli-korupsi-dan-jual-beli-kursi-di-sekolah.