Tiket Pesawat

Darmin Nasution tak Mau Ambil Pusing, Kebijakan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Diadukan ke Ombudsman

INACA mengadu kepada Ombudsman terkait kebijakan penurunan tarif batas atas tiket pesawat.

Darmin Nasution tak Mau Ambil Pusing, Kebijakan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Diadukan ke Ombudsman
TRIBUN KALTIM / NALENDRO PRIAMBODO
Suasana di Bandara APT Pranoto Samarinda, Jumat (7/6/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO - Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mengajukan protes kepada Ombudsman.

Protes ini terkait Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

INACA mengadu kepada Ombudsman terkait kebijakan penurunan tarif batas atas tiket pesawat.

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Menanggapi aduan INACA, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution tak mau ambil pusing.

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan peraturan tersebut sehingga wajar untuk diputuskan dan dijalankan.

"Ya, laporkan saja. Yang namanya TBA (tarif batas atas) itu kan dari dulu ada aturannya. Ada hal-hal yang diatur oleh pemerintah karena memang dianggap dalam kelompok administered price," tandas Darmin di kantornya, Senin (15/7/2019) malam.

Menurut Darmin, wajar pemerintah mengatur batas atas tarif tiket pesawat. Selayaknya harga barang-barang seperti bahan bakar minyak (BBM) premium, listrik, angkutan darat, termasuk angkutan udara, ada pengaturan terkait harga dari pemerintah.

"Angkutan udara juga ada aturannya. Jadi, ya sudah, sana bahas saja!," kata Darmin.

Seperti yang diketahui, INACA mengajukan protes kepada Ombudsman terkait Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

INACA menilai, permintaan pemerintah terhadap maskapai penerbangan untuk menurunkan tarif batas atasnya sebesar 12%-16% sebagai bentuk maladministrasi.

Halaman
123
Editor: Adhinata Kusuma
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved