Pilpres 2019

MA Tolak Permohonan Kembali Sengketa Pilpres 2019 yang Diajukan Prabowo-Sandiaga, Ini Lengkapnya

Pasangan Prabowo-Sandiaga mengajukan kembali permohonan sengketa Pilpres 2019 terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019.

MA Tolak Permohonan Kembali Sengketa Pilpres 2019 yang Diajukan Prabowo-Sandiaga, Ini Lengkapnya
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) usai memberikan keterangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait perolehan suara Pilpres 2019 di kediaman Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (27/6/2019) malam. Dalam keterangannya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pilpres 2019. 

TRIBUNKALTIM.CO - Permohonan sengketa Pilpres 2019 yang kembali diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Sandiaga ditolak Mahkamah Agung (MA).

Pasangan Prabowo-Sandiaga mengajukan kembali permohonan sengketa Pilpres 2019 terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019.

Putusan Mahkamah Agung (MA) ini disampaikan juru bicara MA, Andi Samsan Nganro melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Seperti dikutip dari Kompas.com, Andi Samsan Nganro dalam keterangan tertulisnya menyatakan, "Permohonan Pemohon tidak diterima, sehingga terhadap obyek permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan."

Andi menjabarkan, alasan MA menolak pengajuan kasasi Prabowo-Sandiaga yakni tidak tepat untuk dipersoalkan melalui sengketa pelanggaran administrasi pemilihan umum (PAP).

Dalam keterangan tertulis ringkasan putusan tersebut, MA menolak gugatan terhadap obyek permohonan, yaitu Putusan Pendahuluan Bawaslu RI Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/-00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.

Gedung Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).
Gedung Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018). (KOMPAS.com/ MOH NADLIR)

Putusan Bawaslu itu menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu terstruktur, sistematis, dan masif tidak dapat diterima.

Menurut MA, obyek permohonan ini sudah tidak relevan lagi karena pernah ditolak MA pada 26 Juni 2019.

Kemudian, MA juga menolak obyek permohonan Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/IX/2018 tanggal 20 September 2018.

Ini merupakan dasar hukum penetapan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Halaman
1234
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved