Mendagri Lantik Abdullah Sani jadi Sekdaprov, Tjahjo Kumolo: Saya Harus Jaga Harga Diri Presiden

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akhirnya resmi melantik Abdullah Sani sebagai pejabat Sekretaris Provinsi Kaltim.

Mendagri Lantik Abdullah Sani jadi Sekdaprov, Tjahjo Kumolo: Saya Harus Jaga Harga Diri Presiden
TribunKaltim.CO/HO/Samsun
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Abdullah Sani sebagai Sekretatis Provinsi Kaltim, di Gedung A Kemendagri, lantai 3 Jalan Merdeka Utara No 7, Gambir Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akhirnya resmi melantik Abdullah Sani sebagai pejabat Sekretaris Provinsi Kaltim.

Berbekal surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133/TPA Tahun 2018 tanggal 2 November 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pelantikan Sekprov hanya mengundang Gubernur Kaltim, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Kaltim, Wakil Ketua DPRD, Kapolda Kaltim, Danrem 091/ASN, Kajati Kaltim, Kabinda dan Abdullah Sani, sempat diundur beberapa jam dari jadwal yang telah ditetapkan. 

Usai pelantikan, Samsun menghubungi Tribun. Ia mengatakan, pelantikan sempat tertunda beberapa saat. Alasannya, Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri kegiatan penting.

Usai resmi dilantik, kata Samsun, Mendagri memberikan keterangan kepada pers/awak media. Bahkan Samsun sempat merekam pernyataan Mendagri. 

"Baru dalam sejarah ini, gubernur tidak mau melantik tanpa ada alasan. Kecuali yang bersangkutan berhalangan tetap, sakit atau mundur. Ini nggak toh," tutur Tjhajo, di Gedung A Kemendagri, lantai 3 Jalan Merdeka Utara No 7, Gambir Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Bahkan Tjahjo sempat membeberkan keinginan mengubah Keppres, saat ditanya wartawan alasan enggan melantik Abdullah Sani.

"Pokoknya minta merubah Keppres, diubah nama ini. Inikan sudah sidang (Tim Penilai Akhir), presiden sudah teken. Saya kan harus jaga wibawa menjaga harga diri presiden (Joko Widodo)," tegas Tjahjo membeberkan.

Persolan ini, kata dia, memang tidak ada sanski. Tetapi mekanisme tetap harus dilaksanakan. Ia pun mempersilahkan jika gubernur marah dengan keputusam presiden. "Kalau Pak Gub mau marah, marahlah. Jangan melecehkan institusi," ucapnya sambil mengingatkan.

Menurut dia, kewajiban kepala daerah melaksanakan undang-undang. Tjahjo sempat menjelaskan kembali, bahwa usulan tiga nama Sekda Kaltim dari Pemprov yang disampaikan ke Kemendagri. 

Halaman
123
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved