Si Pelandukilat Kaltara Masuk Nominasi Pelayanan Publik Nasional, Program buat Warga tak Terbebani

SISTEM Pelayanan Kependudukan di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman (Si Pelandukilat) menjadi salah satu contoh program yang tidak membebani masyarakat

Si Pelandukilat Kaltara Masuk Nominasi Pelayanan Publik Nasional, Program buat Warga tak Terbebani
IST/HUMAS
INOVASI TANPA HENTI - Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyampaikan paparan di hadapan panelis dari KemenPAN-RB, Senin (15/7) 

TRIBUNKALTIM.CO - SISTEM Pelayanan Kependudukan di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman (Si Pelandukilat) menjadi salah satu contoh program yang tidak membebani masyarakat.

Program ini dipaparkan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (15/7).

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, program yang digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara ini merupakan upaya menghadirkan negara di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ini berkaitan langsung dengan martabat bangsa, sehingga layanan administrasi kependudukan di sana harus dilakukan secara cepat dan gratis," kata Irianto.

Menurutnya, adanya program Si Pelandukilat sendiri telah memberikan efisiensi pembiayaan. Masyarakat yang terlayani dengan Si Pelandukilat ini masyarakat dapat terlayani di tempat tinggal.

PENGHARGAAN - Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menerima penghargaan Anugerah Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2018 kategori Pemerintah Provinsi dari ORI di Jakarta, Senin (10/12).
PENGHARGAAN - Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menerima penghargaan Anugerah Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2018 kategori Pemerintah Provinsi dari ORI di Jakarta, Senin (10/12). (IST)

"Sehingga tidak perlu lagi datang ke ibukota kabupaten, karena biaya transportasinya cukup mahal jika melihat letak geografis Provinsi Kaltara," jelasnya.

Artinya, dari Pemprov Kaltara dan pemerintah kabupaten setempat menerjunkan tim untuk melakukan pelayanan adminduk.

Tidak hanya itu, dalam proses perjalanannya juga terdapat sejumlah hambatan. Disebutkan Irianto, masalah adalah penyediaan blangko kerap terhambat, dilakukan oleh pemerintah pusat.

Meski demikian, sebagai daerah baru, Kaltara tetap mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk penyediaan blangko.

Meskipun pemerintah tidak memenuhi jumlah usulan penambahan blangko, namun kita tetap mendapatkan perhatian khusus terkait persoalan layanan adminduk di perbatasan.

Halaman
123
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved