Wakil Ketua Non Aktif DPR Divonis 6 Tahun, Taufik Terbukti Terima Fee Pengurusan DAK

Wakil Ketua nonaktif DPR RI, Taufik Kurniawan divonis enam tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta subsidair empat bulan kurungan

Wakil Ketua Non Aktif DPR Divonis 6 Tahun, Taufik Terbukti Terima Fee Pengurusan DAK
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com i
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan setelah memeriksanya sebagai tersangka, Jumat (2/11/2018) malam. Taufik keluar memakai rompi tahanan KPK sekitar pukul 18.20 WIB. 

TRIBUNKALTIM.CO, SEMARANG - Wakil Ketua nonaktif DPR RI, Taufik Kurniawan divonis enam tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta subsidair empat bulan kurungan, karena terbukti menerima suap atas pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga dilarang menduduki jabatan publik selama tiga tahun. Amar putusan itu dibacakan majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, Senin (15/7).

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa yaitu pencabutan hak politik untuk dipilih selama tiga tahun terhitung setelah terdakwa selesai menjalani pidana," kata hakim ketua, Antonius Widijantono, saat membacakan amar putusan.

Majelis hakim menyatakan Taufik Kurniawan terbukti menerima suap berupa fee atas pengurusan DAK untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari APBN- Perubahan tahun 2016 dan 2017.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menaiki mobil tahanan KPK, Jumat (2/11/2018).
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menaiki mobil tahanan KPK, Jumat (2/11/2018). (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

Oleh karenanya, majelis hakim juga diwajibkan membayar uang ganti kerugian negara dari suap yang diterimanya sebesar Rp 4.240.000.000.

Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu delapan tahun penjara.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan terdakwa Taufik Kurniawan selaku anggota dan pimpinan DPR terbukti menerima fee dengan total Rp 4,85 miliar.

Rinciannya, Taufik menerima fee Rp 3,65 miliar atas pengurusan pengajuan DAK untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN Tahun 2016 sebesar Rp 100 miliar.

Selanjutnya, pimpinan DPR asal Dapil Jawa Tengah VII (Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen) itu menerima fee Rp 1,2 miliar atas pengurusan pengajuan DAK untuk Kabupaten Purbalingga dalam APBN-Perubahan 2017 Rp 40 miliar.

Pemberian uang berasal dari mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad dan mantan Bupati Purbalingga Tasdi. Namun, penyerahakan dilakukan kepada terdakwa melalui orang suruhan kedua kepala daerah tersebut, yakni Rahmat Sujianto dan Wahyu Kristianto.

Halaman
12
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved