Keuangan

Penunggak Pajak di Kalimantan Timur Disebabkan 2 Faktor, DJP Kaltimra Berikan Contoh Pengusaha Berau

DJP Kaltimra kurang lakukan sosialisasi. Hal ini membuat ada beberapa orang tidak tahu soal perpajakan hingga sampai akhirnya muncul penunggak pajak.

TRIBUNKALTIM.COBALIKPAPAN - Soal penunggak pajak di Provinsi Kalimantan Timur bisa dibilang belum bersih, masih saja ada beberapa orang yang masuk dalam golongan penunggak pajak

Memang, belakangan ini, Direktorat Jendral Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atau DJP Kaltimra terus memerangi orang-orang yang menunggak pajak.

Pihak DJP Kaltimra tak pandang buluh, mereka yang secara nyata menunggak pajak diseret ke meja hijau dan diberi hukuman kurungan badan sampai kepada penyitaan aset para penunggak pajak

Soal penunggak pajak di wilayah Kalimantan Timur, diungkapkan oleh MS Riadi, seorang pengacara yang membidangi perpajakan di Kalimantan Timur

Saat bersua dengan Tribunkaltim.co, MS Riadi ungkapkan, selama berkarir di Kalimantan Timur, sudah puluhan klien yang didampingi dengan kasus persoalan pajak, termasuk mengawal klien yang terkena lilitan tunggakan pajak. 

"Sudah hampir ada 20-an orang yang saya dampingi, kasus tunggakan pajak. Khusus area Kalimantan Timur saja, bukan masuk hitungan yang di Jakarta ya. Digabung sama yang di Jakarta, saya tangani lebih banyak lagi," ungkapnya di area kawasan Plaza Balikpapan pada Rabu (17/7/2019) pagi. 

Penunggak pajak di kalangan wajib pajak sebagian besar adalah mereka orang-orang yang berada di kelas menengah ke atas yang sebagian besar memiliki beberapa perusahaan. 

MS Riadi, pengacara.
MS Riadi, pengacara atau advokat. (Tribunkaltim.co/Budi Susilo)

"Kasus yang pernah saya tangani di Kalimantan Timur itu yang banyak di Samarinda dan Balikpapan. Paling banyak di Samarinda," ungkap MS Riadi.

Pernah suatu ketika, dirinya mendapat perkara pengusaha yang menunggak pajak hingga mencapai Rp 24 miliar. Saat itu orang ini adalah pengusaha sawit di Samarinda. Dia pun mengawal, mendampingi sampai berhukum acara. 

Teknisnya itu, orang yang menunggak pajak diberi waktu untuk melunasi pajak selama 14 hari. Sebelumnya, seperti pihak DJP Kaltimra memberikan surat peringatan untuk melunasi dengan batas waktu 14 hari.

Halaman
1234
Penulis: Budi Susilo
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved