Polemik Almamater Berbayar, Sempat Ribut Saat Rektor Minta Mahasiswa tak Membelakanginya Saat Bicara

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Prof Masjaya beserta jajarannya menemui langsung massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mulawarman Bersatu, Rabu (17/7/2019).

Dialog antara kedua belah pihak terjadi. Empat tuntutan mahasiswa dijawab satu per satu oleh rektor, kendati diawal dialog sempat terjadi keributan, karena rektor meminta mahasiswa untuk tidak membelakanginya saat dirinya berbicara.

Setelah kurang lebih satu jam melakukan dialog langsung dengan mahasiswa di depan pintu masuk rektorat, dan massa aksi membubarkan diri. Rektor Unmul Prof Masjaya memberikan penjelasan ke sejumlah awak media mengenai tuntutan massa aksi.

Terkait dengan almamater berbayar, Rektor Unmul Prof Masjaya mengakui tahun sebelumnya menggratiskan almamater, dan tahun ini tidak lagi menggratiskan karena menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada.

"Selama ini kita gratiskan sesuai dengan kemampuan kita. Dan tahun ini sulit kita gratiskan lagi. Tapi, hal ini kita akan bicarakan lagi dengan dekan, kita ambil dana dari mana kalau digratiskan lagi, karena ini terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang harus mampu dipertanggung jawabkan," jelas Rektor Unmul Prof Masjaya, Rabu (17/7/2019).

Padahal, Fakuktas Teknik tidak memberlakukan almamater berbayar, karena telah masuk dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Sedangkan terkait dengan SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) atau uang pangkal, Rektor Unmul Prof Masjaya menjelaskan hal ini dibenarkan oleh aturan Kemenristekdikti yang diberlakukan untuk mahasiswa jalur mandiri, mahasiswa asing dan kerja sama internasional.

Baca Juga;

Mahasiswa Unmul Tolak Jas Almamater Berbayar, Diduga Termasuk Pungutan Liar

Jumlah Penumpang Turun Tajam Sejak Bandara APT Pranoto Beroperasi, Ini Langkah Pemilik Kangaroo

Sedangkan di Unmul menerapkan hal itu untuk mahasiswa jalur mandiri. Penggunaan dana SPI itu diatur oleh setiap fakultas sesuai dengan kebutuhan, untuk sarana dan prasarana, serta kebutuhan mahasiswa dan fakultas.

Terdapat lima fakultas yang menerapkan SPI, di antaranya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Fakultas Kesmas, Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian.

Biaya SPI dari lima fakultas tersebut, dari yang terendah senilai Rp 2,5 Juta hingga tertinggi senilai Rp 250 Juta. SPI diberlakukan sesuai dengan kebijakan masing-masing fakultas yang menganggap perlu untuk pengembangan fakultas, yang sebelum diterapkan terlebih dahulu dibicarakan dengan pihak orangtua mahasiswa, BEM fakultas dan pihak terkait lainnya.

"SPI ini dibenarkan oleh aturan Kementerian, pembayarannya sekali saja. Untuk apa? untuk kebutuhan fakultas, dan mahasiswa bisa kontrol ini. Kalau ada yang tidak mampu, bisa kita gratiskan," tegas Rektor Unmul Prof Masjaya.

Ditanya mengenai data yang dibeber massa aksi mengenai kondisi keuangan Unmul. Rektor menilai hal itu merupakan kekeliruan yang disampaikan mahasiswa.

Rektor Unmul Prof Masjaya menerangkan, komponen tersebut merupakan biaya yang bersumber dari kerja sama terkait dengan penelitian, hingga pengabdian masyarakat.

Dana tersebut pun tidak bisa diapa-apakan oleh pihaknya. "Itu keliru, masuk komponen kerja sama, tidak bisa diapa-apakan oleh kami," ungkap Rektor Unmul Prof Masjaya.

"Tadi ada yang sebut kalau kami tidak memberikan kesempatan ke mahasiswa tidak mampu, itu juga keliru. Tahun ini dari 5 ribuan mahasiswa yang diterima, 1.400 an mahasiswa tidak lagi bayar, tapi malah dibayar, kuliahnya, kost dan lainnya, itu untuk mahasiswa bidik misi," sambung Rektor Unmul Prof Masjaya.

Terkait hal itu, pihaknya hanya melakukan validasi, dan dana yang diberikan langsung dikirim ke rekening mahasiswa. "Kami hanya validasi saja, kita kontrol dan cek langsung di lapangan, tapi tidak semua mahasiswa, karena kita juga tidak punya anggaran untuk ini," kata Rektor Unmul Prof Masjaya.

Proses validasi tersebut dilakukan diawal dan saat mahasiswa masih menempuh perkuliahan. Dan, program Bidik misi tersebut hanya berlaku hingga semester VIII saja, setelah itu mahasiswa akan dimasukan ke kelompok UKT disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing mahasiswa.

"Kalau sampai semester IX belum lulus, kita akan validasi lagi. Untuk mahasiswa tidak mampu kita masukan UKT kelompok 1 atau 2. Tapi, kalau dalam perjalanannya kondisi pendapatan orangtuanya meningkat, atau ada yang jadi anggota dewan, wajar kita naikan ke kelompok 5," ucapnya.

"Seharusnya mereka bisa segera lulus, karena tidak ada lagi yang mereka pikirkan, SPP, tempat tinggal, hingga makan sudah ditanggung, mereka hanya belajar saja. Itulah luar biasnaya Pemerintah, memikirkan masyarakat yang kurang mampu," pungkas Rektor Unmul Prof Masjaya. (*)

Subscribe YouTube newsvideo tribunkaltim:

Baca juga:

Beredar Daftar Nama Menteri Kabinet Jokowi-Maruf, Susi-Jonan Bertahan, Angela dan Grace Masuk

Dua Direktur Ajak Tidur Pramugari: Hotman Paris: Selamatkan Pramugari dari Terkaman Pemangsa Berbini

Mengaku Buat Biaya Persalinan Istri, Pemuda Ini Nekat Maling Kotak Infaq di Balikpapan

Raffi Ahmad Salah Tingkah Jumpa Mantan Kekasih, Tyas Mirasih: Sejak Kapan Lo Manggil Gue Mbak?

Media Italia Buka Gaji Mario Gomez di Indonesia, Ternyata Segini Besarannya