Ternyata Ruang Udara di Wilayah Indonesia Ini Dikendalikan Singapura, Malaysia, Jokowi Lakukan Ini

Indonesia sedang berebut ruang udara di beberapa wilayah yang selama ini dikendalikan Singapura, Malaysia. Ini yang dilakukan Presiden Jokowi

Ternyata Ruang Udara di Wilayah Indonesia Ini Dikendalikan Singapura, Malaysia, Jokowi Lakukan Ini
HAND-OUT
USIR PESAWAT - Pesawat tempur TNI Sukhoi Thunder Flight (kiri) mencegat pesawat jenis Super King Air, tipe UC-12F, milik US Navy (marinir Amerika Serikat) di angkasa Kepulauan Natuna, Kepri, Rabu (23/9/2015) siang, pukul 14.32 WIB. 

TRIBUNKALTIM.CO - Ternyata Ruang Udara di Wilayah Indonesia Ini Dikendalikan Singapura, Malaysia, Jokowi Lakukan Ini.

Diketahui, Ruang udara di sejumlah wilayah di Indonesia yaitu Batam, Tanjung Pinang, Kepulauan Karimun, dan Kepulauan Natuna, selama ini dikelola Singapura dan Malaysia.

Pengelolaan ruang udara ini ingin diambil alih oleh Presiden Jokowi dari tangan Singapura

Hingga saat ini, Indonesia masih terus melakukan negosiasi dengan Singapura terkait proses pengambilalihan ruang kendali udara penerbangan atau Flight Information Region (FIR).

Tepatnya di wilayah sekitar Kepulauan Riau dan Natuna.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengklaim negosiasi kedua negara terkait FIR mengalami kemajuan dan kini sudah sampai pada tahap pembicaraan teknis.

"Intinya ada pembahasan yang progresif," kata Retno usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakhrisnan di Istana Bogor, Rabu (17/7/2019).

Retno mengatakan, soal pengambilalihan ruang kendali udara penerbangan ini memang tidak dibahas oleh Jokowi dan Vivian hari ini.

Namun pada Selasa kemarin, ia juga sudah lebih dulu bertemu Vivian dan membahas secara detail persoalan ini.

"Dalam waktu dekat Menhub kita akan bertemu dengan mitranya di Singapura untuk membahas mengenai pembahasan proposal Indonesia," kata Retno.

Ruang udara di sejumlah wilayah di Indonesia yaitu Batam, Tanjung Pinang, Kepulauan Karimun, dan Kepulauan Natuna, selama ini dikelola Singapura dan Malaysia.

Hal ini berdasarkan keputusan yang dibuat dalam konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) pada 1946 dan 1973.

Pada saat itu, wilayah-wilayah itu dipercayakan kepada Singapura dan Malaysia karena Indonesia yang baru merdeka pada 1945 belum memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk itu.

Belakangan, Presiden Jokowi menargetkan pemerintah akan menguasai kembali FIR Kepri dan Natuna. Jokowi menargetkan negosiasi ini akan rampung akhir 2019.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019). ((KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO))

Ubah Nama Laut China Selatan

Indonesia mengubah penyebutan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

Keputusan Indonesia untuk menyebut Laut China Selatan dengan Laut Natuna Utara itu memicu kritik dari Beijing.

Seperti dikutip dari CNN, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menganggap penggantian penyebutan nama itu tak masuk akal.

"Penggantian nama ini tak masuk akal dan tidak sesuai dengan upaya standarisasi mengenai penyebutan wilayah internasional," kata Geng Shuang, Minggu (16/7/2017).

VIDEO - Kapal Vietnam Tabrak KRI Tjiptadi 381 di Laut Natuna, Indonesia Ajukan Protes ke Vietnam

Siang Ini, Menteri Susi Pimpin Penenggelaman 33 Kapal Pencuri Ikan di Natuna

Dirjen Migas: Exxon Mobil Tak Lagi Berminat Garap Blok Migas di East Natuna

Pihaknya berharap agar seluruh negara yang berada di sekitar Laut China Selatan untuk berkolaborasi mewujudkan tujuan bersama terutama terkait dengan situasi keamanan dan pertahanan di sekitar Laut China Selatan.

Penggantian penyebutan nama Laut China Selatan bukan hanya dilakukan oleh Indonesia. Sebelumnya, Filipina mengganti nama Laut China Selatan dengan Laut Filipina Barat.

Hal ini memicu kemarahan China dengan menyeret Filipina ke Mahkamah Internasional di Den Hague pada tahun 2016.

Pada Juli 2016, mahkamah memutuskan China tak berwenang mengintervensi keputusan Filipina dalam penyebutan nama wilayah maritim tersebut.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebelumnya meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru.

Peta baru tersebut lebih menitikberatkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, mengatakan, ada beberapa hal baru yang menyebabkan peta NKRI harus diperbaharui.

Salah satunya terkait keputusan arbitrase Filipina dan China yang memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau yang kecil atau karang yang kecil yang ada di tengah laut yang tidak bisa menyokong kehidupan manusia tidak memiliki hak zona ekonomi ekslusif (ZEE) 200 mil laut dan landas kontinen.

Maka ada beberapa pulau kecil milik negara tetangga Indonesia yang hanya diberikan batas teritorial 12 mil laut. 

Subscribe YouTube newsvideo tribunkaltim:

Baca juga:

Beredar Daftar Nama Menteri Kabinet Jokowi-Maruf, Susi-Jonan Bertahan, Angela dan Grace Masuk

Dua Direktur Ajak Tidur Pramugari: Hotman Paris: Selamatkan Pramugari dari Terkaman Pemangsa Berbini

Mengaku Buat Biaya Persalinan Istri, Pemuda Ini Nekat Maling Kotak Infaq di Balikpapan

Raffi Ahmad Salah Tingkah Jumpa Mantan Kekasih, Tyas Mirasih: Sejak Kapan Lo Manggil Gue Mbak?

Media Italia Buka Gaji Mario Gomez di Indonesia, Ternyata Segini Besarannya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "RI Terus Berupaya Ambil Alih Ruang Kendali Udara Natuna dari Singapura", https://nasional.kompas.com/read/2019/07/17/13275351/ri-terus-berupaya-ambil-alih-ruang-kendali-udara-natuna-dari-singapura

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved