Dugaan Korupsi

Pokja 30 Ingin Kejati Kaltim Wajib Usut Tuntas Kasus APBD Kutim, Diduga Negara Rugi Rp 168 Miliar

Publik berhak tahu sudah sampai dimana penyelidikan atau perkembangan dari pemeriksaan kasus itu yang ditangani Kejati Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Kerja atau Pokja 30, Buyung Marajo mendesak Kejati Kaltim untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

Dugaan penyimpangan itu antara lain dana hibah KONI Kutim 2010, perkemahan Pramuka dan sirkuit, penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan dalam penggunaan pengembalian dari Kas Negara ke Kas Daerah Kutim sebesar Rp 342 miliar. 

Buyung mengungkapkan, hasil temuan hasil audit BPK yang menyimpulkan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan APBD Pemkab Kutim yang diperkirakan telah merugikan negara Rp 168 miliar.

Diduga penyimpangan /penyalahgunaan‎ anggaran dalam APBD Perubahan Kutim tahun 2016 termasuk solar sel dalam pos angaran pendapatan lain-lain sebesar Rp 18 miliar. 

"Publik berhak tahu sudah sampai dimana penyelidikan atau perkembangan dari pemeriksaan kasus itu yang ditangani Kejati Kaltim," kata Buyung kepada Tribunkaltim.co, di Sekretariat Pokja 30, Prevab Jalan Gitar, Komplek Prevab Samarinda, Rabu (17/7/2019).

Menurut dia, penegakan hukum jangan sampai tebang pilih dalam kasus dugaan korupsi dan penyimpangan. Tanpa terkecuali, apakah melibatkan oknum pejabat atau tokoh politik dan masyarakat.

"Ini adalah ujian pada penegak hukum khususnya di Kaltim. Untuk pemberantasan korupsi dan segala upaya penyimpangan uang negara harus diusut tuntas. Agar sistem pemerintahan ini bersih dan bisa dirasakan untuk masyarakat," tandasnya. 

Buyung menambahkan, ujian yang dihadapi institusi Kejati Kaltim bagaimana menyelesaikan perkara-perkara korupsi secara transparan dan terbukan kepada publik.

"Tetapi yang lebih penting adalah penyelamatan kerugian negaranya dan efek jera terhadap oknum pejabat yang terlibat. Karena ini bisa memberikan contoh dan jadi pelajaran pejabat-pejabat di Kaltim," pungkasnya.

Sejumlah pemuda mengatasnamakan Front Aksi Mahasiswa (FAM) Kaltim mendatangi Kejati Kaltim, Rabu (17/7/2019). Kedatangan FAM Kaltim diterima langsung Kasi Penyidikan Kasi Andri Tri Wibowo dan Pelaksana Tugas Kasi Penkum, Arifin Arsyad.
Sejumlah pemuda mengatasnamakan Front Aksi Mahasiswa (FAM) Kaltim mendatangi Kejati Kaltim, Rabu (17/7/2019). Kedatangan FAM Kaltim diterima langsung Kasi Penyidikan Kasi Andri Tri Wibowo dan Pelaksana Tugas Kasi Penkum, Arifin Arsyad. (Tribunkaltim.co/Cahyo Putro Yodak)

Di tempat terpisah, senada disampaikan oleh elemen mahasiswa. 

Halaman
1234
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved