Berita Pemprov Kalimantan Utara

Tegaskan Komitmen Berantas KKN, Gubernur Ingatkan Semua Aparat Jangan Cuma Retorika

Penegasan itu diucapkan Gubernur Kaltara di depan Rakor Bupati/Walikota se-Kaltara di Tanjung Selor

Tegaskan Komitmen Berantas KKN, Gubernur Ingatkan Semua Aparat Jangan Cuma Retorika
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie berfoto bersama para bupati dan walikota se-Kaltara saat rapat koordinasi di ruang pertemuan lantai 1 Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara, Tanjung Selor, Rabu (17/7/2019). 

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie menegaskan, ada beberapa fokus perhatian dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, bersih, tanpa korupsi di Kaltara.

Yakni, perlunya membangun komitmen bersama dalam bentuk aksi nyata dari para bupati dan walikota dan jajaran untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi (Tipikor) juga kolusi dan nepotisme.

“Keinginan untuk mencegah dan memberantas Tipikor tak hanya sekedar retorika atau ucapan. Tapi harus diwujudkan dalam aksi nyata, dan dimulai diri masing-masing,” kata Gubernur saat memberikan pemaparan usai membuka Rapat Koordinasi Bupati/Walikota se-Kaltara Tahun 2019 di ruang pertemuan lantai 1 Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara, Rabu (17/7/2019).

Fokus selanjutnya, adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik secara berjenjang. Hal ini, ungkap Irianto harus dilakukan mulai dari level pimpinan hingga ke bawahnya.

“Selain itu, kita juga harus memberikan fokus perhatian pada upaya mengubah mindset (pola pikir) dan culture set dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai langkah awal akselerasi pembangunan di Kaltara,” urai Irianto.

Diakui Gubernur, Pemerintah Indonesia, khususnya Pemprov Kaltara membutuhkan usaha keras untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tipikor, kolusi dan nepotisme.

Termasuk penindakan, pemerintah telah mendirikan berbagai lembaga yang berperan sebagai pencegah dan penindak atas pelaku tipikor. Seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan lainnya.

“Dengan kata lain, upaya untuk mencegah tipikor ini sudah dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan massif,” jelas Gubernur.

Disamping itu, pemerintah juga telah membuat cukup banyak regulasi mulai undang-undang hingga peraturan daerah (Perda) yang mengatur soal upaya pencegahan, pemberantasan dan penindakan tipikor.

“Sayangnya, meski jumlahnya mencapai ribuan regulasi tapi tetap saja masih ada penyimpangan terjadi. Ini menjadi koreksi bersama, utamanya bagi pelaksana pelayanan publik,” ucap Irianto.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved