Jokowi Bentuk Koopsus di Tubuh TNI, Gabungan dari Matra Darat, Laut, dan Udara, Ini Tujuannya

Pemerintah membentuk Komando Operasi Khusus atau Koopsus TNI (Tentara Nasional Indonesia). Jokowi telah menandatangani Perpres terkait ini

Jokowi Bentuk Koopsus di Tubuh TNI, Gabungan dari Matra Darat, Laut, dan Udara,  Ini Tujuannya
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota TNI dari beragam kesatuan mengikuti upacara Peringatan HUT ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat, Merak, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017). Pemerintah membentuk Koopsus TNI yang berasal dari seluruh angkatan, darat, laut, dan udara. 

8. Pusat Kesehatan TNI;

9. Polisi Militer TNI;

10. Badan Perbekalan TNI;

11. Pusat Pembinaan Mental TNI;

12. Pusat Keuangan TNI;

13. Pusat Sejarah TNI;

14. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI;

15. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian;

16. Pusat Pengkajian Strategi TNI;

17. Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI;

18.Pusat Kerja sama Internasional TNI;

19. Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI;

20. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;

21. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat;

23. Satuan Siber TNI; dan

34. Komando Operasi Khusus TNI.

BACA JUGA:

Hadiri Serah Terima Satgas Pamtas RI-Malaysia, Bupati: Terima Kasih TNI Telah Jaga Perbatasan

Pengerukan Sungai Karang Mumus Libatkan TNI, Gubernur Isran: Tahap Awal Siapkan Rp 1,9 Miliar

e. Komando Utama Operasi TNI:

1. Komando Pertahanan Udara Nasional;

2. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan;

3. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat;

4. Komando Pasukan Khusus;

5. Komando Daerah Militer;

6. Komando Armada;

7. Komando Lintas Laut Militer; dan

8. Komando Operasional TNI Angkatan Udara.

BACA JUGA:

Prajurit TNI AU Wajib Pintar Bahasa Inggris, Ini Alasannya

Sampai Kini Helikopter MI-17 TNI AD di Papua Masih Misterius, Warga Gelar Upacara Adat Bakar Batu

Soal Perpes 37 Tahun 2019, Tentang Jabatan Fungsional TNI, Wiranto Garansi Tak Seperti Orde Baru

Beredar kabar Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI akan mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru.

Namun, hal ini buru-buru ditepis Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Wiranto yang merupakan mantan Panglima ABRI menuturkan, Perpres tersebut bukan untuk mengembalikan fungsi TNI ke zaman Orde Baru.

Menurut Wiranto, Perpres itu diterbitkan untuk mengatasi banyaknya perwira TNI yang tidak mempunyai jabatan di dalam struktur TNI.

"Enggak usah di-debatable-kan, kita tahu bahwa itu ( Perpres Jabatan Fungsional TNI) memang harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan menumpuknya personel.

BACA JUGA:

Belum Sepekan Bertugas, Prajurit TNI di Perbatasan Gagalkan Penyelundupan Barang Ilegal

Soal Usulan Kenaikan Gaji TNI Polri Bisa Direalisasikan atau Tidak, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani

Semata-mata itu," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (3/7/2019).

Wiranto mengatakan, peraturan presiden itu disusun setelah melalui pertimbangan matang.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tak perlu khawatir terbitnya perpres akan menimbulkan dwifungsi TNI seperti yang ada di masa Orde Baru.

"Pasti tidak, Orde Baru juga tak seperti itu, tapi ini semata-mata bagaimana tenaga potensial itu tak menganggur dan dapat misi tepat.

Itu sudah dipertimbangkan masak-masak," ujar Wiranto.

Wiranto juga mengatakan bahwa Orde Baru tak akan muncul seiring terbitnya perpres tersebut.

Menurut mantan Panglima TNI di era Presiden Soeharto ini, masa Reformasi yang sudah berjalan selama 21 tahun tidak akan berubah kembali ke masa Orde Baru hanya dengan keluarnya perpres tersebut.

BACA JUGA:

Ini 4 JENDERAL TNI yang Berpengalaman Tempur Sengit di KOPASSUS, dari Benny Moerdani hingga Prabowo

Soal Perpres Jabatan Fungsional, Amnesty International: Jabatan/ Pos ASN Akan Dibanjiri Anggota TNI 

"Enggak akan kembali ke Orba, Orba kan sistem yang menyeluruh ya, sekarang kita sudah reformasi.

Sudah berapa tahun ini, 21 tahun sudah kembali ke sana.

Saya saksinya, enggak akan kembali ke sana (Orba)," kata Wiranto di Jakarta Convention Center, Rabu pagi. Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional TNI pada akhir Juni 2019.

Dilansir dari laman resmi Setkab, dalam perpres ini disebutkan bahwa pejabat fungsional TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit kerja/organisasi yang bersangkutan ditugaskan.

Pejabat fungsional TNI yang dimaksud mempunyai pangkat paling tinggi sama dengan pangkat kepala unit kerja/organisasi.

Setidaknya terdapat dua jabatan fungsional TNI, yakni jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Jenjang jabatan fungsional keahlian terdiri dari ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama.

Sementara, jenjang jabatan fungsional keterampilan terdiri dari penyelia, mahir, terampil, dan pemula. 

(*)

Subscribe YouTube newsvideo tribunkaltim:

Baca juga:

Rocky Gerung: Visi Misi Jokowi, tak Ada yang Baru dan tak Tajam, Reaksi Adian Bikin Penonton Ketawa

Sedih, Bayi di Nunukan Terjangkit Virus Rubella, Pendengarannya Tak Merespon

Launching Honda X-ADV 150 di GIIAS 2019, Simak Spesifikasi Detail Motor yang Mirip Honda PCX 150 Ini

Persib Bandung Hadapi Sejumlah Masalah Setelah Menang atas Kalteng Putra

Ayu Ting Ting Sebut Menyesal Menikah & Bercerai dengan Enji, Bilqis Sering Minta Papa

Artikel ini telah tayang di kontan.co.id dengan judul Jokowi bentuk Komando Operasi Khusus (Koopssus) di tubuh TNI

 
 
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved