KPK: Luasan Izin Tambang di Kaltim Lebih Luas dari Daratan, Ini Tanggapan APBI Samarinda

KPK menyebut Luasan Izin Tambang di Kaltim Lebih Luas dari Daratan, Ini Tanggapan APBI Samarinda

KPK: Luasan Izin Tambang di Kaltim Lebih Luas dari Daratan, Ini Tanggapan APBI Samarinda
TRIBUN KALTIM/M WIKAN
Ilustrasi - Pertambangan batu bara di atas Kabupaten Berau. 

TRIBUNKALTIM.CO - PERNYATAAN Wakil Ketua KPK Laode M Syarif soal luasan izin perusahaan tambang di Kaltim lebih luas dari daratan Kaltim ditanggapi Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Kota Samarinda, Eko Prayitno.

"Tidak mungkinlah seperti itu. Mungkin, Pa Laode M Syarif salah persepsi (soal luasan izin tambang). Kemungkinan, beliau melihat data keseluruhan izin eksplorasi tambang di Kaltim. Kemungkinan bisa jadi seperti itu hasilnya," ujar Prayitno saat dihubungi Tribun, Kamis (18/7) siang

Menurut Eko, Laode tidak melihat dari izin eksploitasi atau izin produksi perusahaan tambang di Kaltim. Kalau melihat izin produksinya, sudah dipastikan tidak akan mungkin ada luas area perusahaan tambang batu bara yang lebih luas dari daratan Kaltim.

ILUSTRASI - Kawasan tambang batu bara di Bontang dan Kutai Timur.
ILUSTRASI - Kawasan tambang batu bara di Bontang dan Kutai Timur. (TRIBUN KALTIM/FAHMI RACHMAN)

Permasalahan luasan izin eksploitasi, terkadang memang sangat luas. Sebab, dalam izin eksploitasi tersebut masuk pula berbagai kawasan, seperti, masuk daerah tebing, lembah, sungai dan beberapa wilayah lainnya. Namun demikian, pemberian izin selalu memiliki batasan.

"Kemungkinan besar memang melihat izin eksploitasinya. Sebab, di izin itu memang sangat luas. Memang izin eksploitasi itu mencakupi beberapa wilayah. Itu semua ada batasan-batasannya," kata Eko.

Misalnya saja, wilayah yang menjadi tempat hunian masyarakat, hutan lindung dan area lain yang tidak boleh masuk dalam izin. Hal itulah, yang dinamakan over lap. Apabila dalam permohonan izin eksplorasi tersebut masuk kawasan tersebut, Prayitno menegaskan, instansi terkait tidak akan mengeluarkan izin.

Kemungkinan lainnya, lanjut Eko, Laode melihat data permohonan izin se-Kaltim. Eko menuturkan, kadang ada terjadi tumpang tindih antara berkas permohonan izin yang disampaikan pengusaha. Namun, tumpang tindih tersebut akan clear apabila sudah diverifikasi oleh Distamben. (ink)

Lebih Lengkap Baca Koran Tribun Kaltim Edisi Jumat (19/7)

Subscribe YouTube newsvideo tribunkaltim:



Halaman
12
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved