Anggota DPRD Kaltim Terpilih Hargai KPU Kaltim yang Menunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi

Seyogyanya penetapan nanti jangan terlambat dari jadwal pelantikan anggota DPRD Kaltim yang sedianya dijadwalkan 1 September 2019.

Anggota DPRD Kaltim Terpilih Hargai KPU Kaltim yang Menunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi
TribunKaltim.Co/Nalendro Priambodo
Komisioner KPU Kaltim memimpin sidang Pleno Terbuka Penetapan Anggota DPRD Kaltim pada pemilu 2019 lalu. Pleno yang berlangsung di Hotel Harris, Samarinda, Senin (22/7/2019) ditunda, karena menunggu satu gugatan di Mahkamah Konstitusi. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Martinus yang kemungkinan kembali terpilih kembali sebagai wakil rakyat di Gedung DPRD Kaltim periode 2019-2024 mengaku menghargai keputusan KPU Kaltim atau Kalimantan Timur yang menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan dirinya sebagai anggota DPRD Kaltim.

Hanya saja, ia mengingatkan, seyogyanya, penetapan nanti jangan terlambat dari jadwal pelantikan anggota DPRD Kaltim yang sedianya dijadwalkan 1 September 2019.

“Yang penting, tidak menyalahi aturan. Sebab, seyogyanya, kami dilantik 1 September. Apakah keputusan itu, tak berpengaruh pada jadwal pelantikan. Kalau KPU dan MK menjamin, tidak masalah,” kata anggota Komisi IV DPRD Kaltim, dihubungi Senin (22/7/2019).

Di dapil 5 meliputi Kubar dan Mahulu, Martinus peroleh suara 6,550 suara. Politisi PDI-P ini yakin, hasil pleno rekapitulasi suara KPU Kaltim beberapa bulan lalu tak berubah.

Apalagi, tak ada gugatan di pileg DPRD Kaltim. Hanya saja memang ada beberapa rekan sesama anggota dewan yang pertanyakan mengapa bisa tertunda penetapan calon.

Senada, anggota DPRD Kaltim lainnya, yang tinggal menunggu pelantikan, Syafruddin, mengaku tak kecewa tertunda namanya ditetapakan KPU Kaltim.

Baginya, penundaan karena menunggu putusan MK terkait gugatan Partai Berkarya di DPR RI secara esensi tak berpengaruh pada perolehan suara dan kursinya. Di Dapil 2, Balikpapan, ia peroleh 13,307 suara.

“Ini hanya formalitas, penetapan. Buktinya, kami sudah ukur jas, celana, pin dan melengkapi administrasi biodata anggota dewan terpilih. Kalau menunggu putusan inkracht, kita tunggu saja,” tandas politisi PKB ini.

Sebelumnya diberitakan, pleno terbuka penetapan anggota DPRD Kaltim pada pemilu 2019 ditunda. Sebabnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur harus menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) DPR RI yang diajukan Partai Berkarya di 34 daerah pemilihan.

Di Kalimantan Timur, KPU menilai, gugatan yang diajukan Partai Besutan Tommy Soeharto ini, tak substansif.

Halaman
1234
Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved