Anggota DPRD Terpilih Wajib Laporkan LHKPN ke KPK

DPRD terpilih wajib menyerahkan tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPU Kaltim 7 hari setelah ditetapkan.

Anggota DPRD Terpilih Wajib Laporkan LHKPN ke KPK
TribunKaltim.Co/Nalendro Priambodo
Komisioner KPU Kaltim memimpin sidang Pleno Terbuka Penetapan Anggota DPRD Kaltim pada pemilu 2019 lalu. Pleno yang berlangsung di Hotel Harris, Samarinda, Senin (22/7/2019) ditunda, karena menunggu satu gugatan di Mahkamah Konstitusi. 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim mengingatkan semua anggota DPRD di seluruh Kaltim yang terpilih pada Pemilu 2019, wajib menyerahkan tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPU Kaltim 7 hari setelah ditetapkan.

“Apabila lewat tujuh hari belum diserahkan, maka, KPU akan menunda usulan pelantikan,” ucap Ketua KPU Kaltim, Rudiansyah, Senin (22/7/2019).

LHKPN merupakan kewajiban setiap pejabat penyelenggara negara. Laporan ini disampaikan setiap tahun  ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memantau kekayaan pejabat negara. Pelaporan bisa melewati sistem online atau mengisi form manual ke KPK.

Dijelaskan Rudiansyah, prasyarat pelaporan LHKPN ini merupakan aturan baru yang tak ada pada pemilu 2014.

Anggota dewan dari tingkat DPR RI, DPD, DPRD Provinsi hingga kabupaten/kota wajib melampirkan tanda terima LHKPN terbaru ke KPU.

Setelah dilampirkan, KPU akan menyerahkan ke Pemprov Kaltim yang selanjutkan diteruskan ke Kementrian Dalam Negeri agar bisa diproses dalam Keputusan Presiden soal pelantikan.

Walaupun belum dilantik, ia mendapat informasi dari bawahannya, ada sejumlah anggota DPRD yang sudah menyiapkan lampiran LHKPN ke KPU Kaltim.

Saat ini, KPU Kaltim masih menunggu kepastian kapan pengumuman penetapan anggota DPRD Kaltim terpilih pada pemilu 2019.

Tertundanya, penetapan, Senin (22/7/2019) dikarenakan KPU Kaltim masih menunggu hasil putusan Mahkamah Konstituasi (MK) terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) DPR RI yang diajukan Partai Berkarya di 34 daerah pemilihan.

Penetapan selanjutnya, masih menunggu putusan MK yang diperkirakan Agustus mendatang. Sebab, hasil pemilu serentak 2019 akan dituangkan dalam satu rangkap SK KPU RI bernomor 987 setelah semua gugatan di MK tuntas.

Halaman
123
Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved