Berita Pemprov Kalimantan Utara

Sipelandukilat Raih Top 99 KIPP 2019, Ini Keunggulan Sistem Layanan Gagasan Disdukcapil Kaltara

Si Pelandukilat memutus persoalan jarak dan kesulitan masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan.

Sipelandukilat Raih Top 99 KIPP 2019, Ini Keunggulan Sistem Layanan Gagasan Disdukcapil Kaltara
HUMASPROV KALTARA
Sekprov Kaltara H Suriansyah, Kepala Disdukcapil Kaltara Samuel Parrangan berfoto bersama Mendagri Tjahjo Kumolo usai penyerahan sertifikat penghargaan Top 99, Kamis (18/7/2019) di Semarang. 

SEMARANG - Provinsi Kalimantan Utara meraih penghargaan Top 99 kategori pelayanan publik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Penghargaan diterima oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Kamis (18/7/2019) di Semarang.

Pada KIPP 2019, Provinsi Kaltara menampilkan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan (Sipelandukilat) yang digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

“Atas capaian ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Disdukcapil, juga Pemprov Kaltara sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Gubernur.

Pada Top 99 inovasi ini, sebanyak 19 inovasi dari 12 kementerian. Sementara 8 pemerintah provinsi menghadirkan 12 inovasi.Dari 18 pemerintah kota menyumbangkan 21 inovasinya.

Terbanyak adalah 27 pemerintah kabupaten yang menciptakan 41 inovasi pelayanan publik. Kompetisi ini juga diikuti oleh lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada lima inovasi yang dihadirkan dari empat lembaga, serta satu inovasi dari satu BUMN.

“Tentu, masih banyak inovasi lain yang memiliki peran penting dalam pelayanan masyarakat. Untuk itu, Pemprov Kaltara mendukung upaya Kemenpan-RB untuk selalu menjaga siklus pertumbuhan inovasi-inovasi itu dengan mendorong setiap unit pelayanan melahirkan terobosan. Langkah kedua adalah mengembangkan atau mendiseminasikan inovasi itu menjadi skala nasional. Ketiga, yakni melembagakan inovasi-inovasi terbaik agar terus berkelanjutan,” tutur Irianto.

Secara legitimasi, melalui Instruksi Gubernur Kaltara Nomor 1 Tahun 2019, tentang One Agency One Innovation, Pemprov Kaltara mendorong tiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berinovasi.

Dengan instruksi itu, pada 2018 sebanyak 87 inovasi dari 36 OPD diwujudkan, dan diserahkan kepada Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Kaltara.

“Dalam pelaksanaannya, Sipelanduk Kilat dilakukan dengan metode jemput bola. Dimana, petugas yang mendatangi lokasi untuk pelayanan pembuatan dokumen kependudukan warga setempat. Pelayanannya dilakukan secara cepat, tepat dan gratis,” kata Irianto.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved