Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban Jadi Perhatian, Wapres JK Singgung Samarinda dan Konawe

Selain menyebabkan warga meninggal, hutan bekas tambang yang tak kembali ditanami juga menimbulkan banjir besar yang juga merugikan masyarakat.

Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban Jadi Perhatian, Wapres JK Singgung Samarinda dan Konawe
Tribunkaltim.co/ Nevrianto Hardi Prasetyo
Lubang diduga bekas galian tambang batu bara tempat bocah meninggal tenggelam di jalan Saka kawasan RT 16 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, Sabtu (23/6/2019) 

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas lubang bekas tambang yang sempat menjadi polemik lantaran banyak memakan korban.

Rapat tersebut digelar di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Kalla mengatakan, banyak lahan bekas tambang yang tidak direklamasi sehingga banyak warga yang meninggal dunia lantaran terperosok ke dalam lubang-lubang tersebut.

Selain itu, hutan bekas tambang yang tak kembali ditanami menimbulkan banjir besar yang juga merugikan masyarakat.

"Akibatnya seperti yang saya katakan tadi, banjir kemarin saja yang paling banyak korbannya di Konawe (Sulawesi Tenggara) dan Samarinda (Kalimantan Timur). Semua daerah tambang akibat hutan dibabat. Kemudian tanah diambil, akhirnya begitu datang hujan keras banjir itu," ujar Kalla usai rapat.

"Apa manfaat yang diperoleh dari tambang itu jauh lebih besar kerusakannya, korban rakyat daripada apa yang diperoleh. Begitu kan apa yang terjadi rakyat kecil kena, penambang yang ambil manfaat. Jadi harus ada sanksi karena merusak lingkungan," ucap dia.

Karenanya, dalam rapat tersebut, Wapres menekankan pentingnya penegakan hukum kepada perusahaan tambang yang tidak mereklamasi lahan bekas pertambangan.

Kalla mengatakan, peraturan perundang-undangan secara tegas mengharuskan perusahaan mereklamasi lahan bekas tambang.

Menurut dia, kebanyakan perusahaan yang tak mereklamasi lahan bekas tambang ialah perusahaan kecil.

Perusahaan-perusahaan besar, kata Kalla, justru lebih patuh untuk mereklamasi lahan bekas tambang.

Halaman
1234
Editor: Doan Pardede
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved