Berita Pemprov Kalimantan Utara

Agustus, Pekerjaan Fisik Pos Lintas Batas Negara di Kaltara Dimulai

Sambil menunggu proses lelang yang sementara ini sedang berjalan selesai, kata Gubernur, saat ini sedang dilakukan pembukaan jalan.

Agustus, Pekerjaan Fisik Pos Lintas Batas Negara di Kaltara Dimulai
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie didampingi Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, saat meninjau lokasi rencana pembangunan PLBN di Pulau Sebatik beberapa waktu lalu. 

TANJUNG SELOR - Rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu akan segera direalisasikan pada tahun ini. Tepatnya pada bulan Agustus mendatang pekerjaan fisik 2 PLBN di Nunukan menjadi prioritas untuk dimulai pembangunannya.

“Berdasarkan hasil video conference antara Pemprov Kaltara dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) belum lama ini, dari empat PLBN yang akan dibangun di Kaltara, dua di antaranya menjadi yang prioritas akan dibangun tahun 2019 ini. Yakni PLBN Terpadu Sei Nyamuk atau Sei Pancang di Pulau Sebatik dan PLBN Terpadu Long Midang di Krayan,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

Sambil menunggu proses lelang yang sementara ini sedang berjalan selesai, kata Gubernur, saat ini sedang dilakukan pembukaan jalan.

Dari informasi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), proses lelang ditargetkan selesai awal Agustus mendatang. Dan di bulan yang sama, diharapkan pengerjaan fisiknya dapat segera dilakukan.

“Jika tidak Agustus, paling cepat Oktober dibangun. Sesuai alokasi dari pusat, untuk masing-masing PLBN menghabiskan Rp 222 miliar lebih,” kata Gubernur, yang didampingi Kepala Biro Perbatasan Provinsi Kaltara, Samuel ST Padan.

Bahkan belum lama ini, tim dari Kementerian Lembaga (K/L) melakukan survei dengan meninjau lokasi pembangunan PLBN Terpadu Long Midang, yang berada di Kecamatan Krayan.

Hasilnya, PLBN Terpadu Long Midang dianggap yang paling siap dibangun tahun ini. Pasalnya, penyediaan lahan untuk PLBN sudah clear and clean. Termasuk 2 PLBN Terpadu lainnya, yakni PLBN Labang dan PLBN Long Nawang untuk lahan itu sudah clear.

“Untuk lahan tidak ada masalah, hanya saja di PLBN Sei Nyamuk yang perlu dilakukan pembebasan lahan. Pasalnya, di area lahan seluas 3 hektare tersebut, 1,9 hektare merupakan permukiman penduduk,” ungkapnya.

Ditambahkan, jika 2 PLBN sudah mulai proses lelang, 2 PLBN lainnya (PLBN Long Nawang dan Labang) saat ini masih dalam proses persiapan penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk membuat perencanaan detail fisik bangunan. Dan diprioritaskan pembangunannya di tahun 2020 mendatang.

Sesuai Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2019, tentang percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan.

Ada 11 PLBN Terpadu yang akan dipercepat pembangunannya, dari 11 PLBN tersebut, empat di antaranya dibangun di Kaltara. Yaitu, PLBN Terpadu Sei Nyamuk, PLBN Terpadu Labang, dan PLBN Terpadu Long Midang di Kabupaten Nunukan. Kemudian PLBN Terpadu Long Nawang, di Kabupaten Malinau.

Selain Provinsi Kaltara, BNNP juga melakukan video conference di 13 provinsi di wilayah perbatasan lainnya. 13 Provinsi yang mengikuti video conference tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Kalimatan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.(advertorial/hms/wil)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved