Supervisi KPK Soroti Pemecatan Dua ASN di Pemkab Kutim Kalimantan Timur

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Kehadiran Koordinator Supervisi Pencegahan Korwil VII Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI, Nana Mulyana tak hanya menyoroti soal tindak lanjut program aksi pencegahan korupsi di delapan area intervensi di lingkungan Pemkab Kutai Timur.

Tapi juga soal pemberhentian Aparatur Sipil Negara atau ASN yang pernah terlibat kasus korupsi di Pemkab Kutai Timur.

Karena, dari hasil monitoring, masih ada dua dari 13 ASN yang direkomendasikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dan Kemenpan RB untuk dipecat, namun belum dipecat oleh Pemkab Kutai Timur.

Dua nama itu, masih aktif dalam data base kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim.

“Ada 13 ASN yang direkomendasikan untuk dipecat, tapi dua masih belum dipecat. Baru 11 yang dipecat. Saya mau tahu itu kenapa,” ungkap Nana kepada Tribunkaltim.co pada Rabu (24/7/2019) siang. 

Menanggapi hal tersebut, Kabid Kepegawaian BKPP Kutim, Masliansyah mengatakan pemecatan belum dilakukan karena BKPP Kutim masih menunggu putusan berkekuatan hukum tetap dari kedua ASN yang terlibat masalah hukum tersebut.

“Pemecatan, ada yang berlaku surut dan ada yang terkini juga. Dua ASN yang diusulkan Kemenpan RB, belum kami pecat karena belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Kita belum bisa memproses memberhentikan keduanya,” ujarnya.

Selain itu, Masliansyah juga melaporkan pada Nana, dari 11 ASN yang dipecat, tujuh di antaranya melakukan gugatan pada Pemkab Kutim, melalui pengadilan PTUN. “Kemarin ada dua orang yang putus, dan perkara dimenangkan Pemkab Kutim. Masih ada lima lagi,” kata Masliansyah.

Berbicara soal pemecatan ASN terpidana kasus korupsi, Wakil Bupati H Kasmidi Bulang ST MM pun mempertanyakan terkait berlaku mundurnya aturan tersebut.

Terutama mereka yang saat kejadian masih berstatus Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Kemudian masalahnya baru masuk dalam penyelidikan kejaksaan saat sudah berstatus ASN.

“Semua kena. Sepanjang mereka berstatus ASN dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap, harus mempertanggungjawabkan perbuatan masa lalunya. Meski, di masa lalu sudah menjalani hukuman dan mengembalikan kerugian negara yang terjadi,” ungkap Nana.

Aksi Pemberantasan Korupsi di Kutai Timur Masih 50 Persen

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kedatangan tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsubgah) Korwil VII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Nana Mulyana dan stafnya, Wuri.

Tim diterima Wabup H Kasmidi Bulang  dan Sekda  Irawansyah  dalam sebuah pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi terintegrasi 2019 di ruang Tempudau, Setkab Kutim, Rabu (24/7).

Kedatangan Nana, untuk melihat sejauh mana tindak lanjut dari program aksi pencegahan yang telah disusun KPK di delapan area intervensi.

Yakni, Bappeda, BPKAD, Bapenda, BKPP, Itwil, Dinas PMD-PTSP, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Dinas Kominfo Perstik sebagai pelengkap.

“Karena dari rapat beberapa waktu lalu, hasilnya masih di bawah 50 persen. Padahal program aksi pemberantasan korupsi terintegrasi sudah berlangsung selama tiga tahun belakangan ini. Sehingga kami perlu melakukan monev lagi. Apakah bisa dijalankan atau tidak,” ungkap Nana.

Pencegahan, menurut Nana dilakukan dengan akselerasi percepatan berbasis aplikasi. Semua perencanaan, pembuatan perizinan dan lain sebagainya harus bisa dilakukan melalui aplikasi.

Untuk meminimalisir pertemuan antara tim teknis dengan pemohon pekerjaan. Dengan begitu, intervensi terhadap penganggaran tidak terjadi.

“Saya lihat, di Pemkab Kutim masih terlalu banyak pengadaan yang dilaksanakan oleh SKPD. Hal ini membuat SKPD terlihat seperti disibukkan dengan pengadaan,” ujar Nana.

Begitu juga terkait perencanaan kerja dan penganggaran, harus masuk dalam sistem aplikasi yang bisa diketahui pusat.

Kepemilikan aset pemerintah daerah hingga aturan yang digunakan untuk pemberian TPP pada ASN. Semua terintegrasi melalui aplikasi di satu tempat, yakni Diskominfo Perstik Kutim.

“Di Kutim saya lihat perencanaan satu data sudah bagus. Ke depan, tinggal penerapannya saja untuk menyatukan semua data di Diskominfo Kutim.

Jangan masing-masing dinas punya server sendiri, beli bandwidth sendiri, rekrut tenaga sendiri. Ini justru terjadi pemborosan, setiap SKPD menganggarkan hal yang sama,” kata Nana.

Sebelumnya, Wabup Kasmidi Bulang mengatakan monev tentang pencegahan korupsi sangat penting untuk kemajuan pembangunan daerah.

Tidak hanya pembangunan secara fisik tapi juga SDM-nya. “Monev, artinya kita sedangf dievaluasi. Pencegahan korupsi lebih jelas, dengan hadirnya tim dari KPK RI. Kita bisa mengetahui kekurangan dalam kinerja diri sendiri,” ujar Kasmidi.

SKPD yang datanya belum maksimal, menurut Kasmidi, segera dilengkapi. Ia tak ingin Kutim tercoreng dengan adanya kasus korupsi,

hanya karena ada ketidaktahuan, ada data yang kurang maksimal penggaliannya serta kesalahan lain dalam administrasi.

Subscribe YouTube newsvideo tribunkaltim:

Baca juga:

PKB Menilai Diplomasi Makan Siang Megawati dan Prabowo Merupakan Pertemuan Personal, Bukan Koalisi

Harga Suzuki Jimny Balikpapan Rp 360 Jutaan, Mobil Mewah Ini Hanya 4 Unit di Dealer Kalimantan Timur

Maskapai Ini Tak Sengaja Ungkap Posisi Duduk Paling Tak Aman di Pesawat, Titik Favorit Penumpang

Satia Bagdja Ijatna Gantikan Salahudin Pelatih Persiba Balikpapan, Begini Karirnya di Sepak Bola

Jefri Nichol Tulis Caption Begini Sebelum Ditangkap Terkait Narkoba, Sudah Tahu Diincar?