Tim KPK RI Kunjungi Kutim, Program Aksi Pemberantasan Korupsi di Kutim Masih 50 Persen

Kedatangan Nana, untuk melihat sejauh mana tindak lanjut dari program aksi pencegahan yang telah disusun KPK di delapan area intervensi.

Tim KPK RI Kunjungi Kutim, Program Aksi Pemberantasan Korupsi di Kutim Masih 50 Persen
TribunKaltim.Co/Margaret Sarita
Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi terintegrasi 2019 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kedatangan tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsubgah) Korwil VII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Nana Mulyana dan stafnya, Wuri.

Tim diterima Wabup H Kasmidi Bulang  dan Sekda  Irawansyah  dalam sebuah pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi terintegrasi 2019 di ruang Tempudau, Setkab Kutim, Rabu (24/7).

Kedatangan Nana, untuk melihat sejauh mana tindak lanjut dari program aksi pencegahan yang telah disusun KPK di delapan area intervensi.

Yakni, Bappeda, BPKAD, Bapenda, BKPP, Itwil, Dinas PMD-PTSP, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Dinas Kominfo Perstik sebagai pelengkap.

“Karena dari rapat beberapa waktu lalu, hasilnya masih di bawah 50 persen. Padahal program aksi pemberantasan korupsi terintegrasi sudah berlangsung selama tiga tahun belakangan ini. Sehingga kami perlu melakukan monev lagi. Apakah bisa dijalankan atau tidak,” ungkap Nana.

Pencegahan, menurut Nana dilakukan dengan akselerasi percepatan berbasis aplikasi. Semua perencanaan, pembuatan perizinan dan lain sebagainya harus bisa dilakukan melalui aplikasi.

Untuk meminimalisir pertemuan antara tim teknis dengan pemohon pekerjaan. Dengan begitu, intervensi terhadap penganggaran tidak terjadi.

“Saya lihat, di Pemkab Kutim masih terlalu banyak pengadaan yang dilaksanakan oleh SKPD. Hal ini membuat SKPD terlihat seperti disibukkan dengan pengadaan,” ujar Nana.

Begitu juga terkait perencanaan kerja dan penganggaran, harus masuk dalam sistem aplikasi yang bisa diketahui pusat.

Kepemilikan aset pemerintah daerah hingga aturan yang digunakan untuk pemberian TPP pada ASN. Semua terintegrasi melalui aplikasi di satu tempat, yakni Diskominfo Perstik Kutim.

Halaman
12
Penulis: Margaret Sarita
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved