Bappenas Siapkan Rp 8 Triliun Untuk Pembebasan Lahan, Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI telah menyatakan, akan menganggarkan Rp 8 triliun untuk dana pembebasan lahan di lokasi ibukota n

Bappenas Siapkan Rp 8 Triliun Untuk Pembebasan Lahan,  Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim
SYAIFUL/HUMASPROV KALTIM
Presiden Jokowi didampingi Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mendengarkan penjelasan tentang areal yang ditawarkan menjadi calon lokasi pemindahan ibu kota negara RI di Tahura Bukit Seoharto, Kutai Kartanegara, Selasa (7/5/2019). Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain turut membantu memberikan penjelasan. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Misteri di mana ibukota negara Indonesia akan berlabuh nampaknya sedikit demi sedikit terpecahkan.

Pasalnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI telah menyatakan, akan menganggarkan Rp 8 triliun untuk dana pembebasan lahan di lokasi ibukota negara yang baru.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Zairin Zain mengungkapkan, penyampaian akan digelontorkannya dana tersebut disampaikan langsung  Kepala Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) RI/Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

"Pak Menteri sudah menyampaikan, bahwa pemerintah akan menyiapkan dana Rp 8 triliun untuk pembebasan lahan. Nah, kalau dilihat dari niatan tersebut maka Kaltim-lah yang akan ditunjuk oleh pemerintah RI untuk menjadi ibukota negara.

Sebab, kalau di Kalimantan Tengah (Kalteng), Pemprov di sana menyiapkan lahan gratis," beber Zairin.

Mengapa Zairin menyatakan demikian, ia menjelaskan, Bukit Soeharto yang menjadi lokasi perpindahan ibukota negara di Kaltim masih banyak lahan aktif milik masyarakat maupun perusahaan tambang batu bara.

Untuk itu, disampaikan Zairin, pemerintah memang harus menyiapkan dana untuk membebaskan lahan-lahan tersebut.

"Kalau lahan di Kalteng kan disiapkan gratis. Kalau di Kaltim, ada lahan yang harus dibebaskan dulu baru bisa dibangun menjadi pusat pemerintahan nantinya kalau jadi ibukota negara pindah di Kaltim. Ada dua wilayah yang direncanakan, Wilayah 1, merupakan wilayah yang menuju ke arah lahan milik masyarakat," paparnya.

"Wilayah dua, yang mengarah ke lokasi perusahaan tambang. Kemudian, untuk awal Pemprov Kaltim akan menyiapkan sedikitnya 5.000 hektare lahan.

Sedangkan, untuk kebutuhan lahan ibukota negara ini nantinya, diperkirakan akan mencapai 100.000 hektare. Namun, lahan itu bisa disiapkan," lanjutnya.

Halaman
1234
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Samir Paturusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved