Rencana Penambahan Ruang Belajar di Balikpapan, Begini Tanggapan Wakil Ketua DPRD

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle, mengkritisi langkah pemerintah untuk menambah ruang belajar.

Rencana Penambahan Ruang Belajar di Balikpapan, Begini Tanggapan Wakil Ketua DPRD
Tribunkaltim.co, Zainul
Wakil ketua DPRD kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Sistem zonasi membuat sekolah negeri kebanjiran peserta didik di Balikpapan. Pemerintah saat ini mencari cara untuk menampung peserta didik yang belum tertampung, lantaran keterbatasan ruang belajar.

Melihat situasi ini, pemerintah berencana menambah ruang belajar di seluruh sekolah negeri di Balikpapan. Bahkan diketahui, anggaran penambahan ruang belajar telah diajukan dalam pembahasan di RAPBD Perubahan 2019.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle, mengkritisi langkah pemerintah untuk menambah ruang belajar. Penambahan ruang belajar tersebut lagi-lagi dampak belum siapnya pemerintah menerapkan sistem zonasi di Balikpapan.

"Ruang belajar penuh. Zonasi penuh. Semua orang tahu solusinya nambah kelas dong atau ruang belajar. Itu Mudah diucapkan, tapi aplikasinya harus dipertimbangkan benar," katanya.

Lebih lanjut  politisi Partai Gerindra ini mengatakan,  setiap sekolah memiliki standarisasi tersendiri. Sekolah tak hanya soal kelas atau ruang belajar, tapi didamping fasilitas umum, ruang terbuka hijau dan fasilitas lainnya. Apabila penambahan ruang belajar dijadikan solusi, tentu bakal membatasi fasilitas-fasilitas lain yang telah ada.

"Kalau ditambahkan rumbel, lokasi sekolah jadi terbatas, fasum dimana? Berarti full itu namanya sekolah. Tak penuhi standarisasi juga seperti itu," ujarnya.

Ia pun menyebut apakah bila ruang belajar apakah persoalan selesai begitu saja,  persoalan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini tenaga pengajar ikut juga akan menjadi soal.

Lantaran ruang belajar tentu sepaket dengan tenaga pengajar. Ruang belajar banyak namun tenaga pengajar minim, sama saja masih menyisakan persoalan.

"Kalau itu dipaksakan tambah ruang belajar, apa selesai? Belum. Dimana gurunya? SDM-nya dimana? Apalagi sekarang ada aturan dilarang (mengangkat) honorer mengajar, padahal rata-rata pengajar kita itu sekarang, ya, honorer. Sekarang honorer mau dikurangi, masa mau nambah lagi honorer? Ini tak mudah, seperti membalikkan telapak tangan," selorohnya. (*)

Subscribe YouTube newsvideo tribunkaltim:

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved