Ibu Kota Baru

Didukung Provinsi Tetangga jadi Ibu Kota Baru Indonesia, Pemprov Kalimantan Timur Tenang-tenang Saja

Sementara di Kalimantan Timur, dari sejumlah statmen dan komunikasi dengan pejabat tinggi Pemporv Kalimantan Timur dinilai dia cendrung santai.

Didukung Provinsi Tetangga jadi Ibu Kota Baru Indonesia, Pemprov Kalimantan Timur Tenang-tenang Saja
Tribunkaltim.co/Nalendro Priambodo
Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi, bersama Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie melihat tandatangan dukungan kebulatan tekad dan dukungan kepala daerah dan tokoh masyarkat seluruh Kalimantan Timur menjadi Ibu kota Baru Indonesia yang digagas panitia seminar nasional bertema Keseiapan Kaltim terhadap pemindahan ibukota negara RI di Lamin Etam, Samarinda, Sabtu (27/7/2019) siang. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Kepala daerah Kalimantan Utara atau Kaltara mendatangi ke Kota Samarinda untuk mendukung gerakan Kalimantan Timur siap jadi Ibu Kota Baru Indonesia. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mendukung provinsi tetangganya, Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Baru bagi pemerintahan Republik Indonesia.

Mantan Sekdaprov Kalimantan Timur ini menyarankan Pemprov Kalimantan Timur tak berpangku tangan mengandalkan analisa berbagai pihak soal keunggulan Kalimantan Timur ketimbang provinsi lainnya. Apalagi Bappenas bersama Presiden Joko Widodo sudah tegaskan Ibu Kota Baru ada di Pulau Kalimantan. 

Nah, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, menyarankan Pemprov Kalimantan TImur menggencarkan lobby politik ke pusat atau penggalangan dukungan publik Benua Etam demi suksesi pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur.

“Rebut ini (ibukota ke Kaltim), belum tentu bos, ini keputusan politik,” ujar Irianto mengisi materi seminar nasional bertema Keseiapan Kaltim terhadap pemindahan ibukota negara RI di Lamin Etam, Samarinda, Sabtu (27/7/2019).

Sebab, dari kacamata pria yang sudah menjadi birokrat setidaknya 30 tahun ini, pemerintah provinsi lainnya di luar Kalimantan Timur gencar menggalang kekuatan publik dan politik ke pusat.

Sementara di Kalimantan Timur, dari sejumlah statmen dan komunikasi dengan pejabat tinggi Pemporv Kalimantan Timur dinilai dia cendrung santai, berkebalikan dengan provinsi tetangga.

Apalagi, kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, dalam penentuan lokasi ibu kota negara nanti, syarat dengan unsur politik yang kuat.

Setelah ditentukan di mana lokasi ibu kota oleh presiden, selanjutnya ada proses politik di DPR RI.

Baik dari sisi persetujuan sampai anggaran.

Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi, menandatangani dukungan kebulatan tekad dan dukungan kepala daerah se-Kaltim menjadi ibukota negara yang digagas panitia seminar nasional bertema Keseiapan Kaltim terhadap pemindahan ibukota negara RI di Lamin Etam, Samarinda, Sabtu (27/7/2019).
Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi, menandatangani dukungan kebulatan tekad dan dukungan kepala daerah se-Kaltim menjadi ibukota negara yang digagas panitia seminar nasional bertema Keseiapan Kaltim terhadap pemindahan ibukota negara RI di Lamin Etam, Samarinda, Sabtu (27/7/2019). (Tribunkaltim.co/Nalendro Priambodo)

“Kalau keputusan politik diambil orang politik itu tidak mudah,” kata pria yang 50an tahun tinggal di Kaltim ini, sebelum hijrah ke Kaltara. “Bahkan, sering, keputusan politik ini, ga masuk akal,” ucapnya.

Halaman
1234
Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved