Pilpres 2019

Saat yang Lain Ngebet Menteri, Tokoh Pendukung Jokowi di Pilpres Ini Malah Pikir-pikir Bila Ditawari

Saat beberapa partai secara terang-terangan menyodorkan daftar nama untuk Menteri Jokowi, salah satu sosok malah masih pikir-pikir bila ditawari

Saat yang Lain Ngebet Menteri, Tokoh Pendukung Jokowi di Pilpres Ini Malah Pikir-pikir Bila Ditawari
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama anggota Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2014). Hari ini menteri-menteri yang memperkuat Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla secara resmi dilantik di Istana Negara. Ini beberapa menteri yang diperkirakan masih akan dipertahankan Jokowi di kabinet yang baru. 

TRIBUNKALTIM.CO - Siapa yang bakal duduk di kabinet dan menjadi Menteri Jokowi-Maruf Amin periode 2019 - 2024 masih jadi topik yang hangat dibicarakan.

Hari demi hari, bursa calon menteri Jokowi-Maruf Amin juga kian menarik untuk diulas dan jadi sorotan.

Sejumlah nama, baik tokoh muda maupun senior bermunculan dan terus dikaitkan akan duduk di kabinet dan menjadi menteri Jokowi.

Untuk mengisi kursi menteri Jokowi-Maruf Amin, beberapa partai politik atau parpol bahkan sudah secara terang-terangan menyodorkan daftar nama.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang juga Capres terpilih mengaku sudah mengantongi nama-nama calon menterinya.

"Sudah, sudah," kata Jokowi saat ditanya wartawan di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (kiri) dan KH Maruf Amin (kanan) saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019).
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (kiri) dan KH Maruf Amin (kanan) saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Menurut Jokowi, kabinet baru nantinya akan turut mengakomodasi nama-nama yang disodorkan partai politik atau parpol pengusung.

Ia sudah mempersilakan parpol untuk mengusulkan sebanyak-banyaknya nama calon menteri.

"Ya enggak apa-apa, mau minta 10, mau minta 11, mau minta sembilan, kan enggak apa-apa, wong minta saja," kata dia.

Selain dari parpol, ia juga memastikan akan ada menteri dari kalangan profesional.

Dikutip dari Kompas.com, jumlahnya tidak akan jauh berbeda dengan menteri dari kalangan parpol.

"Ya kira kira 60:40, atau 50:50, kira-kira itu," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Selain itu, menurut Jokowi, banyak juga menteri dari Kabinet Kerja saat ini yang akan tetap membantunya untuk pemerintahan mendatang.

Jumlah menteri usulan Hanura buat Jokowi kaget

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang beserta jajaran bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (24/7/2019).

Oesman seperti dilansir Kompas.com mengaku, dalam pertemuan itu Jokowi bertanya berapa kader Hanura yang diusulkan jadi menteri.

"Soal kabinet itu ternyata belum ada apa-apa, belum disusun. Malah (Jokowi) tanya sama saya 'Pak Oesman kira kira usul Pak Oesman berapa itu anggota yang bakal diusulkan?'" kata Oesman usai pertemuan.

"Saya bilang gak banyak pak, 40," sambung dia.

Menurut Oesman, Presiden Jokowi kaget saat mendengar pernyataannya itu.

Sebab, jumlah kementerian saja tidak sampai 40.

Pria yang akrab disapa OSO ini lalu menjelaskan, 40 nama itu ia sodorkan ke Jokowi karena Hanura kalah di pileg 2019.

Hanura gagal melewati ambang batas suara 4 persen sehingga tak lolos ke parlemen.

"Lho pak kalau menang saya nggak ngusulin apa-apa. Jadi kalau menang, ngapain ngusul-ngusul? Tapi karena saya kalah, saya ngusulin yang banyak supaya nanti saya menang. Ketawa dia," kata OSO menirukan percakapannya dengan Jokowi.

Usai pertemuan dengan seluruh pengurus Hanura, OSO memang sempat berbincang empat mata dengan Presiden Jokowi.

Baca juga :

Paparannya Terkesan Yakin Dapat Jatah Menteri, Ketua DPP Gerindra Langsung Klarifikasi ke Aiman

Banyak Nama Lama, Inilah Sederet Nama yang Diprediksi jadi Menteri Jokowi di Periode Keduanya

Sementara pengurus Hanura lainnya sudah meninggalkan ruangan.

"Saya sudah ngasih nama 40, yang mana yang disetujui, itu belum tentu. Dicoret yang mana saya pun enggak tahu," kata Oesman.

Namun saat wartawan bertanya mengenai nama-nama yang diajukan, OSO enggan mengungkapkan.

"Diantara 40 mana saya ingat," kata Ketua DPD RI ini.

Adapun kedatangan OSO dan pengurus Hanura ke Istana Bogor ini dalam rangka silaturahmi Jokowi dengan parpol pendukungnya di Pilpres 2019 lalu.

Sebelumnya Jokowi sudah bertemu partai-partai lain yakni Golkar, PKB, Nasdem, PPP, dan PSI.

PKB Ngotot minta 10 kursi menteri

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya secara terang-terangan meminta jatah 10 kursi menteri masuk ke dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.

Beberapa pos menteri yang diminta oleh PKB diantaranya ialah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Menteri Pertanian.

Baca juga :

Partai Pendukung Jokowi Rebutan Jatah Menteri dan Ketua MPR RI, Cak Imin Jelaskan Soal Soliditas

Disebut Calon Menteri Jokowi, Putri Mantan Presiden RI Ini Malah Tertawa dan Sebut Terlalu Rendah

Namun khusus soal kursi Menaker, Wasekjen DPP PKB Daniel Johan menjelaskan belum mendengar pembahasan tersebut dalam internal partai.

"Mendes mungkin karena memang sudah berjalan, di bidang pendidikan. Kalau menaker nggak tau belum denger. Mudah-mudahan basis nahdliyin, yaitu petani dan nelayan," ungkap Wasekjen DPP PKB Daniel Johan, dalam diskusi Polemik di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019) seperti dilansir Kompas.com.

Sementara soal apakah PKB kembali meminta posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Daniel menolak.

Ia mempersilakan pos tersebut diberikan kepada mereka yang masih dan punya jiwa muda.

Padahal, saat ini Menpora diduduki oleh kader PKB yakni Imam Nahrawi. Tapi belakangan, Imam terseret kasus suap pengucuran dana hibah KONI.

"(Menpora?) Kasih yang muda aja" kata dia sambil tertawa.

Diketahui, dalam kabinet kerja pemerintah Jokowi saat ini, pos menteri yang diisi oleh kader PKB, diantaranya Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, dan Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo.

Sedangkan Menristekdikti Mohammad Nasir kerap disebut representasi PKB.

Yusril : Akan Saya Pertimbangkan

Tentang kans menjadi Menteri Jokowi juga pernah mendapat tanggapan dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang ( PBB ), Yusril Ihza Mahendra.

Yusril Ihza Mahendra saat hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan Joko Widodo ( Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2019 lalu mengaku belum mendapat tawaran.

"Enggak, enggak ada (tawaran). Belum ada pembicaraan apa-apa jadi saya tetap sebagai advokat," kata Yusril Ihza Mahendra di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019) seperti dilansir Kompas.com.

Yusril Ihza Mahendra selaku pihak terkait bersiap mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu.
Yusril Ihza Mahendra selaku pihak terkait bersiap mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ((ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A))

Yusril Ihza Mahendramengaku, dirinya senang dengan pekerjaannya sebagai advokat.

Namun demikian, Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf ini akan mempertimbangkan jika memang mendapat tawaran sebagai menteri.

"Kita pertimbangkan lah nanti baik manfaatnya mudaratnya bagi saya dan bagi kita semua," ujarnya.

Sekalipun masuk ke pemerintahan, Yusril ingin tetap fokus di bidang hukum.

Sejumlah masalah di bidang hukum dan konstiusi, juga HAM, menjadi fokus Yusril selama ini.

"Tapi kalau sekiranya harus masuk ke pemerintahan tentu kalau saya merasa betul ada hal hal masalah masalah konstitusi, masalah hukum, masalah HAM yang memang harus diselesaikan di negara ini," ujar Yusril.

"Saya kira kalau saya terlibat dirasakan perlu mungkin saya fokusnya akan menangani persoalan-persoalan seperti ini," sambungnya.

Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-Undangan di era Presiden Abdurrahman Wahid.

Setelahnya, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Yusril menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM.

(TribunKaltim.co/Doan Pardede)

Penulis: Doan Ebenezer Pardede
Editor: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved