Isu Soal Jual Beli Data Kependudukan Viral, Begini Jawaban Disdukcapil Bontang

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG -- Isu jual beli data kependudukan yang ramai dibicarakan di media sosial turut mendapat perhatian Dinas Kependudukaan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang.

Kepala Dinas Disdukcapil, Yulianti Nur mengatakan,  isu jual beli data ramai diperbincangkan netizen sulit terjadi di Kota Bontang.

Data pokok kependudukan warga Bontang seluruhnya diamankan di dalam data base Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Penyimpanan kami semuanya tersentral di Kemendagri, bahkan kami pun untuk mengakses data perlu persetujuan bertingkat," ujar Kadis Yuli kepada wartawan saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (29/7/2019).

Yuli menjelaskan, pengamanan data di Kemendagri melalui sistem berlapis. Bahkan, pengawasan data dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

Menurutnya, sangat sulit menjebol akses data pokok para penduduk dari server Kemendagri. Masing-masing Adminatrator Data Base (ADB)-pihak pengelola data memiliki sandi tersendiri.

"Jadi untuk akses data informasi bakal terlacak dari pusar, dinas dari daerah mana yang mengakses data pasti ketahuan," ungkapnya.

Untuk akses data pribadi para pemilik e-KTP pun sulit dilakukan oleh internal di Disdukcapil. Data bersifat pribadi perlu alasan pertanggung jawaban sebelum data tersebut diserahkan.

"Kita saja tidak bisa akses data pribadi seperti riwayat cacat, sidik jari, pemindai mata. Itu masuk dalam daftar data pengecualian," pungkasnya.

Mengutip dari tribunnews, media sosial ramai memberitakan dengan sebuah utas yang mengungkapkam adanya transaksi jual beli data nomor kependudukan (NIK) e-KTP dan Kartu Keluarga.

Utas ini ditulis oleh akun twitter bernama @hendralm pada Kamis (25/7/2019). Hingga tulisan ktu dibuat, utas tersebut sudah di retweet sebanyak 22 ribu kali dan di-likez lebih dari 11 ribu netizen. (*)

Baca Juga

• Capil PPU Luncurkan Go Digital, Daftar Kartu Indentitas Anak Cukup Melalui Smartphone

• Sipelandukilat Raih Top 99 KIPP 2019, Ini Keunggulan Sistem Layanan Gagasan Disdukcapil Kaltara

• Blangko E-KTP Terbatas, Disdukcapil Perkirakan Warga Gunakan Suket Hingga Akhir Tahun

• Memudahkan Warga, BPJS Kesehatan Buka Layanan di Kantor Disdukcapil Balikpapan

• Terapkan Kebijakan Satu Data, BPS Bisa Akses Data Disdukcapil Kaltara