Kejari Balikpapan Limpahkan Perkara Kosmetik Ilegal ke Pengadilan, 3 Tersangka Segera Disidang

Nah, para tersangka itu menjual produk tanpa adanya izin dari BPOM. Setelah dimasalahkan baru mereka daftarkan produknya, tapi kasusnya tetap berjalan

Kejari Balikpapan Limpahkan Perkara Kosmetik Ilegal ke Pengadilan, 3 Tersangka Segera Disidang
Tribunkaltim.co/ Fachri Ramadhani
Kosmetik Ilegal merek LS yang dijual di salon kecantikan Jalan Sultan Hasanuddin RT 37 Nomor 46, Baru tengah Balikpapan Barat 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pasca dilimpahkan tiga minggu lalu dari Polres Balikpapan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Balikpapan. Tiga tersangka kasus kosmetik ilegal, yakni Nurliah (26) pemilik produk Lia Salon (LS), Umi Hani (26) pemilik produk Hani Salon (HS), dan Eriema Greena (25) pembuat dan pemilik produk Racikan Rania (RR) akan segera disidangkan.

Dikonfirmasi, Plh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Balikpapan, Iqbal mengatakan, kasus kosmetik illegal yang dilakukan ketiga tersangka tersebut siap untuk disidangkan, karena setelah berkasnya diteliti dan telah memenuhi bukti-bukti, maka kasus tersebut dinyatakan P-21 dan saat inibtelah ditahap pelimpahan pengadilan.

"Saat dilimpahkan, kita langsung proses agar tidak berlarut-larut. Dikejaksaan, kewenangan kita adalah meneliti berkas yang sudah dilimpahkan. Setalah berkasnya diperiksa dan sesuai, kemudian dua alat bukti sudah cukup, maka kita tidak ada alasan untuk tidak kita P-21," jelasnya. Senin (29/7/2019).

Diakui Iqbal, awalnya ada P-19 dari jaksanya, namun setelah memenuhi syarat formil maupun materil maka perkara tersebut di P-21 kan. Bahkan, dalam kurun waktu seminggu ini akan muncul penetapan dari pengadilan terkait perkara kosmetik illegal tersebut.

"Penetapan pengadilan itu berisi salah satunya tentang jadwal sidang," ungkapnya.

Saat ditanya terkait status ketiga tersangka saat ini, ia menegaskan ketiga tersangka tersebut tetap ditahan, namun statusnya tahanan kota dengan pertimbangan bahwa tersangka ada yang sedang mengandung, sehingga dari sisi kepastian hukum juga tidak mengesampingkan sisi kemanusiaannya.

"Tapi tetap wajib lapor dan harus melaksanakan sidangnya nanti," ucap Iqbal.

Ia menambahkan, perkara kosmetik illegal tersebut menurutnya hanya masalah prosedur administrasi saja, karena para tersangka itu menjual produk tanpa adanya izin dari BPOM. Ia berpendapat, kemungkinan para pelaku tersebut tidak mengetahui dan memahami prosedur perizinan untuk mengedarkan produk yang akan dijualnya itu.

"Setelah dimasalahkan baru mereka daftarkan produknya, tapi kasusnya tetap berjalan karena dilaporkan saat produknya itu belum berizin," paparnya.

Dalam perkara tersebut, ketiga tersangka dapat dijerat dengan UU No 08/1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No 36/2009 Tentang Kesehatan.

"Saya berharap persidangan perkara ini dapat segera selesai, kemudian kita baru bisa masuk ke tahap penuntutan," pungkas Iqbal.

(Tribunkaltim.co/Aris Joni)

Penulis: Aris Joni
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved