Legislator Harus Mundur Jika Mencalonkan Diri sebagai Kepala Daerah, Adeksi: Ini Tak Adil

"Demi rasa keadilan dan majunya demokrasi, seharusnya DPRD dan DPD juga hanya cuti sementara," katanya melalui sambungan seluler.

Legislator Harus Mundur Jika Mencalonkan Diri sebagai Kepala Daerah, Adeksi: Ini Tak Adil
IST Sabaruddin Panrecalle
Legislator Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle turut andil dalam audiensi dan rapat dengar pendapat di DPR RI, Jakarta, Senin (29/7/2019). Mereka terhimpun dalam asosiasi DPRD kota seluruh Indonesia (Adeksi). 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Legislator Balikpapan turut andil dalam audiensi dan rapat dengar pendapat di DPR RI, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Mereka terhimpun dalam Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi).

Misi mereka tak lain meminta kepada DPR RI untuk merevisi aturan terkait kewajiban mundur bagi anggota DPRD dan DPR RI yang ingin maju sebagai calon kepala daerah.

Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada.

Anggota DPRD asal Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle yang juga wakil ketua DPRD Balikpapan menilai kondisi tersebut tidak adil.

Sebab wali kota dan wakil walikota, atau bupati dan wakil bupati, atau gubernur dan wakil gubernur yang mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah tidak diwajibkan untuk mundur.

Mereka hanya diminta untuk cuti sementara saja.

"Demi rasa keadilan dan majunya demokrasi, seharusnya DPRD dan DPD juga hanya cuti sementara," katanya melalui sambungan seluler.

Untuk diketahui, dalam waktu dekat Pilkada serentak 2020 akan dimulai. Total 270 kursi kepala daerah diperebutkan dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pihaknya berharap dalam kontestasi Pilkada 2020, akan muncul banyak figur.

Sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan dalam memilih calon yang pro kepada rakyat, bukan hanya sebatas calon boneka dan kotak kosong.

Begini Respon Wali Kota Balikpapan Ditanya Peluang Istrinya Maju di Pilkada 2020

Partai Gerindra Miliki 6 Kursi di DPRD, Klaim Kader Didorong di Pilkada Balikpapan

"Kemungkinan besar UU 10 tahun 2016 tersebut, bisa direvisi karena asas keadilan. Senapas dengan DPR, DPD, TNI-Polri dan ASN hanya cuti, tidak harus mundur. Termaktub dalam undang-undang, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap politisi Partai Gerindra ini. (*)

Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved