Sekda Minta 3 OPD Segera Berlari Hasil Evaluasi KPK, Konektifitas E Budgeting Pemkab Kutim Masih Nol

Beranjak dari hal tersebut, seluruh OPD diminta memantau kewajiban masing-masing, termasuk pelaporan yang belum maksimal.

Sekda Minta 3 OPD Segera Berlari Hasil Evaluasi KPK, Konektifitas E Budgeting Pemkab Kutim Masih Nol
TribunKaltim.Co/Margaret Sarita
Sekda Kutim Irawansyah 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kutai Timur diminta segera berlari, untuk melaksanakan salah satu komitmen pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang sudah ditandatangani bersama antara Bupati Ir H Ismunandar MT dengan KPK RI, beberapa waktu lalu.

Salah satu aksi tersebut adalah konektivitas e-budgeting antar OPD yang menangani perencanaan dan pembiayaan.

Hasil monitoring dan evaluasi KPK RI, menurut Sekda Drs H Irawansyah M Si, konektifitas tersebut masih belum berprogres atau nol.

Soal Rencana Pembangunan KAB, Kepala Bappeda Kaltim: Intinya Lanjut Atau Tidak

Bahkan KPK RI pun sudah mewanti-wanti, untuk hal ini.

Pasalnya, saat ini sudah tahun ketiga sejak dilakukan penandatanganan komitmen untuk aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan pemerintahan.

Hasil Evaluasi KPK RI, yang perlu dilakukan adalah konektifitas e budgeting-nya.

Itu yang belum dilaksanakan hingga saat ini.

Supervisi KPK Soroti Pemecatan Dua ASN di Pemkab Kutim Kalimantan Timur

Perencanaan dan penganggaran masih nol. E Budgeting ini melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Juga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),” ungkap Irawansyah pada coffee morning yang dipimpin oleh Wabup H Kasmidi Bulang ST MM, Senin (29/7/2019).

Beranjak dari hal tersebut, seluruh OPD diminta memantau kewajiban masing-masing, termasuk pelaporan yang belum maksimal.

Bappeda Kaltim Menilai Bappenas Telah Beri Kode, Jika Ibu Kota Baru Indonesia di Bukit Soeharto

Karena tidak hanya e budgeting yang masih nol persen, ada beberapa OPD di delapan area intervensi yang menjadi perhatian KPK RI, masih di bawah 50 persen.

Dari laporan Kepala Itwil Kutim, Jasrin SE, BPKAD Kutim masih 20 persen, pengadaan barang dan jasa 57 persen, Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanamana Modal Daerah (PTSP-PMD) yang terkait dengan perizinan seluruh OPD, 70 persen.

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved