Berita Pemprov Kalimantan Utara

Investor Malaysia Akan Bangun 2 Juta Rumah di Kaltara untuk Dijual ke Pensiunan Asing

Perusahaan pemodal tersebut milik Tan Sri Datuk Seri Panglima Harris bin Mohd Salleh, mantan Menteri di Sabah Malaysia.

Investor Malaysia Akan Bangun 2 Juta Rumah di Kaltara untuk Dijual ke Pensiunan Asing
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie didampingi Hakim Khan pada rapat staf di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (29/7/2019) pagi. Investor Malaysia ini berencana tanamkan modal untuk membangun 2 juta unit rumah di Kaltara. 

TANJUNG SELOR - Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diminta untuk intensif menggali sumber pendapatan daerah baru. Utamanya, melalui pungutan atau retribusi. Ini mengingat minimnya anggaran daerah di Kaltara, hingga saat ini.

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin rapat staf dengan para kepala OPD di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (29/7/2019).

Disebutkan Irianto, guna menggali sumber pendapatan daerah baru itu, para kepala OPD diminta untuk berpikir lebih inovatif daripada sebelumnya.

“Saya juga meminta, para asisten yang bertugas mengkoordinatori OPD agar segera mengkoordinasikan masalah ini dengan OPD terkait,” jelas Gubernur.

Selain soal pendapatan daerah, pada rapat staf tersebut, ada beberapa hal lainnya yang turut menjadi perhatian Gubernur. Di antaranya, soal rencana pengembangan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.

“Saya minta mulai 2020 harus semakin aktif dilakukan koordinasi dan komunikasi antara Pemprov Kaltara dengan setiap kementerian terkait. Utamanya, soal pembagian kewenangan penganggaran dan hal penting lainnya. Jangan sampai terkendala lagi,” urai Irianto.

Gubernur juga menyinggung soal pengisian jabatan kepala OPD yang lowong.

“Untuk seleksi terbuka bagi 3 kepala OPD (Kepala Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Kepegawaian Daerah), saya targetkan pada pekan kedua Agustus sudah dapat dilantik pejabat definitif hasil seleksi terbukanya,” ucap Gubernur.

Setelah seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama tahap I itu selesai, Irianto meminta agar segera dilakukan seleksi terbuka untuk sejumlah JPT pratama yang lowong pada tahap II.

Yakni, jabatan kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD); Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim), kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan kepala Biro Hukum.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved