Berita Pemkab Mahakam Ulu

Larang Penebangan Liar di Sekitar Perkantoran, Pemkab Bertekad Wujudkan Ibu Kota Berkonsep Hijau

Pemerintah wajib mengamankan lokasi ini dengan tujuan untuk dijadikan ibu kota yang indah ke depan bukan hanya untuk satu dua orang

Larang Penebangan Liar di Sekitar Perkantoran, Pemkab Bertekad Wujudkan Ibu Kota Berkonsep Hijau
HUMASKAB MAHULU
Wakil Bupati Mahulu Drs Y Juan Jenau dan rombongan seperti Sekretaris Daerah Yohanes Avun, Kapolsek Long Bagun Iptu Purwanto, Danramil Long Bagun Letnan Satu I wayan Sudiarsa serta Satpol-PP Dinas Trantibum dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Mahulu berjumpa dengan sejumlah warga dengan gergaji mesin untuk menebang kayu huta saat menertibkan area Pusat Perkantoran Pemkab Mahulu, Ujoh Bilang, Rabu (24/7/2019). 

UJOH BILANG - Surat Keputusan Bupati Mahulu Nomor 650/K.250/2015 tanggal 16 Nopember 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pusat Perkantoran Pemkab Mahulu dan surat Imbauan Bupati Mahulu nomor 100/9063/PEM-TU.P/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 terkait larangan merambah, menebang, mengambil kayu dan memasang patok di areal lahan pembangunan pusat perkantoran Pemkab Mahulu.

Atas dasar itu Wakil Bupati Mahulu Drs Y Juan Jenau bersama Sekretaris Daerah Drs Yohanes Avun, MSi didampingi Kapolsek Long Bagun Iptu Purwanto, Danramil Long Bagun Letnan Satu I wayan Sudiarsa serta Satpol-PP Dinas Trantibum dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Mahulu menertibkan area Pusat Perkantoran Pemkab Mahulu dari aksi penebangan liar, Rabu (24/7/2019).

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Mahulu berjumpa dengan masyarakat menyampaikan agar tidak ada warga yang menebang pohon untuk dijadikan bahan bangunan di area pusat perkantoran, harus ikuti himbauan Pemerintah.

“Saya mewakili pemkab memohon dengan sangat agar masyarakat Mahulu untuk mengikuti iimbauan ini. Yang kita lakukan sekarang ini adalah semata-mata mengamankan supaya hutan di sekitar area pusat perkantoran ini aman dan lestari sehingga kedepan bisa kita akan bangun ibu kota yang menjadi kebanggaan kita semua masyarakat Mahulu,” ungkapnya.

Wabup menambahkan, sebagai daerah baru tentu banyak hal yang harus ditata dengan baik, salah satunya pusat ibu kota. Pemerintah wajib mengamankan lokasi ini dengan tujuan untuk dijadikan ibu kota yang indah ke depan bukan hanya untuk satu atau dua orang namun anak cucu.

“Kita sepakat mendapatkan hibah ini dengan luas 950 hektare kemudian kita akan bangun dengan Kota Hijau (kota di tengah hutan). Sekali lagi kami mohon agar seluruh masyarakat dapat mengindahkan imbauan ini. Apabila tidak ditaati maka akan berurusan dengan pihak yang berwajib,” tegasnya.

Wabup mengajak, sudah sepatutnya secara bersama-sama seluruh lapisan masyarakat Mahulu, mengamankan lokasi ini. Jangan ada lagi kayu yang ditebang.

“Inilah tujuan itu kita berkumpul di sini guna menyampaikan imbauan ini. Apabila hal ini tidak dilakukan dari sekarang maka sebentar lagi kayu-kayu yang berada di areal ini pasti akan habis. Mari bersama-sama mengamankannya supaya hutan di sekitar pusat perkantoran ini aman dan lestari,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Drs. Yohanes Avun, Msi. Menurutnya, konsep pembangunan pusat perkantoran Pemkab Mahulu adalah Kota Hijau. Oleh karena itu, mulai sekarang tidak ada lagi kegiatan untuk melakukan penebangan liar di areal Pemkab Mahulu.

“Perlu disampaikan konsep pembangunan areal pekantoran ini, yang kita namakan Kota Hijau. Artinya tidak ada kayu atau hasil alam yang ada di areal ini di ambil, oleh sebab itu ini kewajiban kita bersama untuk menjaga lingkungan ini menjadi seperti konsep yang sudah direncanakan,” kata Sekda.

Kapolsek Long Bagun Iptu Purwanto mengatakan, sebenarnya Pemkab Mahulu telah melayangkan tiga kali surat edaran dan imbauan sesuai dengan Surat Perintah Nomor 100/9138/PEM-TU.P/VII/2019 dari Bupati Mahulu kepada Polsek, Koramil dan Satpol-PP untuk melakukan penertiban penebangan liar di lahan lokasi pembangunan Perkantoran Pemkab Mahulu.

“Jadi dilokasi area perkantoran ini dilarang melakukan penebangan, apabila masih tetap tidak menghiraukan imbauan, maka ini dikatakan pelanggaran hukum bisa diproses, apalagi ini juga sudah masuk dalam undang-undang ilegal loging,”tegas Kapolsek. (Hms8)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved