Mumpung Ada Penghapusan Denda Pajak, Ayo Bayar PBB P2

Pemkab Berau terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Mumpung Ada Penghapusan Denda Pajak, Ayo Bayar PBB P2
TribunKaltim.Co/Geafry Necolsen
Pemkab Berau melalui Badan Pendapatan Daerah, memberi keringanan berupa penghapusan pajak hingga 100 persen, bagi para wajib pajak yang menunggak PPB P2. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Pemkab Berau terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Salah satunya dengan menjalankan program gerakan bulan lunas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan penghapusan sanksi administratif pajak daerah.

Maulidyah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Berau mengatakan, penghapusan pajak sanksi administratif ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Sekaligus mengurangi besaran piutang pemerintah daerah.

Maulidyah yang biasa disapa Dyah ini mengungkapkan, saat ini, piutang Bapenda Berau dari sektor pajak dan retribusi cukup besar.

"Piutang pajak saat ini mencapai Rp 45 miliar. Terdiri dari Rp 34,5 miliar utang pokok dan sanksi administrasi sebesar Rp 10 miliar," ungkap Dyah, Selasa (30/7/2019). Mayoritas pajak yang menjadi piutang, kata Dyah meliputi pajak hotel, restoran, reklame sampai pajak penerangan jalan.

Dyah menambahkan, pihaknya menargetkan perolehan pajak dan retribusi tahun 2019 ini sebesar Rp 58 miliar menjadi Rp 65 miliar.

Menurutnya, Pemkab Berau akan menghapuskan denda pajak hingga 100 persen. Namun ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

"Ketentuan penghapusan denda pajak sebesar 100 persen, asal telah melunasi hutang wajib pajak pokok, dan berlaku untuk hotel, restoran dan pajak reklame. Penghapusan pajak ini berlaku sampai 30 Desember 2019 kalau lewat akan kembali ke aturan awal," jelasnya.

Melewati tanggal 30 Agustus 2019, kata Dyah, sistim akan berjalan kembali normal, yakni denda keterlambatan sebesar 2 persen per bulan. Karena itu, Dyah mengimbau agar para wajib pajak memanfaatkan kesempatan ini.

"Gunakan kesempatan bulan lunas PBB-P2 ini, karena belum tentu ada program yang sama di tahun-tahun mendatang," ungkapnya. Penghapusan denda pajak ini mengacu pada peraturan daerah dan peraturan bupati nomer 34 tahun 2019 tentang keringanan utang pajak.

Dyah mengklaim, program ini akan diminati masyarakat. Pasalnya, setelah perbup ini di edarkan kepada wajib pajak, pada hari Senin (30/7/2019) dalam satu hari saja, Bapenda Berau mendapat pemasukan sebesar Rp 3 miliar.

Bapenda juga akan melakukan program jemput bola, dengan melakukan penagihan kepada wajib pajak sampai ke tingkat kecamatan dan kampung mulai tanggal 4-26 Agustus 2019. (*)

Baca Juga

13 Buruh Bangunan dari Bulungan, Terlantar di Kabupaten Berau

Kodim 0902/Trd Gandeng CSR PT Berau Coal Gelar Pasar Sembako Murah, Ribuan Warga Antusias

Pajak Tempat Hiburan Meningkat 60 Persen, Wali Kota Ungkap Pengusaha Banyak Mengeluh

Penunggak Pajak di Kalimantan Timur Disebabkan 2 Faktor, DJP Kaltimra Berikan Contoh Pengusaha Berau

DJP Kaltimra; Pengusaha Batu Bara Asal Berau Kalimantan Timur, Penyumbang Pajak Terbesar Nasional

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved