Penjelasan Hidayat Nur Wahid Soal Posisi PKS yang Mantap di Oposisi, Permintaan Konstituen

TRIBUNKALTIM.CO - Penjelasan Hidayat Nur Wahid Soal Posisi PKS yang Mantap di Oposisi, Permintaan Konstituen.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa hingga saat ini partainya tetap berada di jalur oposisi sesuai dengan keputusan Majelis Syuro PKS.

Sikap tersebut menurutnya kemungkinan tidak akan berubah.

"Perkiraan saya sih itu sikap(oposisi) tidak akan berubah sekalipun nanti akan diputuskan oleh keputusan majelis syuro yang baru,"kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (30/7/2019).

Menurut Hidayat, Presiden PKS Sohibul Iman sudah bertemu dengan pengurus serta kader partai di sejumlah wilayah Indonesia.

Mayoritas kader serta konstituen PKS menginginkan partai berada di luar pemerintah atau oposisi.

"Kalau beliau (Sohibul) bertanya, ya konstituen PKS mayoritas mutlaknya menginginkan tetap konsisten dengan sikap yang telah diambil yaitu berada di luar parlemen dalam konteks ini artinya di oposisi," katanya.

Hidayat menghimbau jalur oposisi yang diambil PKS jangan dianggap sebagai musuh pemerintah atau dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Justru menurutnya dalam negara demokrasi yang sehat peran oposisi harus ada.

"Konstitusi kita memberi ruang untuk kemudian berada di kabinet atau berada di luar kabinet.

Dulu juga PDIP di luar kabinet dan biasa saja.

Kalaupun sekarang PKS berada di luar kabinet gak perlu dianggap sebagai suatu hal yang dalam tanda kutip harus dicurigai dan dipersekusi," pungkasnya. 

PKS Senang Koalisi Indonesia Kerja Solid

Koalisi Indonesia Kerja solid menolak tambahan partai baru di luar partai pendukung Jokowi-Maruf, sikap ini mendapat dukungan dari PKS.

Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian, mendukung kesolidan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jika memang menolak penambahan partai politik baru di koalisinya.

Menurut Pipin, ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan politik dan pemerintahan.

"Untuk kebaikan bersama sebaiknya memang tidak semua partai ditarik atau menarik diri jadi koalisi partai pendukung pemerintah.

Perlu ada koalisi partai oposisi yang kredibel dan bermartabat sebagai penyeimbang pemerintahan," ujar Pipin kepada Kompas.com, Selasa (23/7/2019).

• Tanggapi Oposisi Gabung Jokowi, Puan Maharani Sebut Tak Ada Lagi Wadah Akan Dibentuk usai TKN Bubar

• Minus PDI Perjuangan, Empat Partai Utama Pendukung Jokowi-Maruf Bikin Manuver Tolak Oposisi

• Gerindra Sodorkan Program ke Jokowi-Maruf dan Akan Tetap Oposisi Bila Ditolak, Satunya soal Energi

Hingga saat ini, hanya PKS yang sudah memutuskan menjadi oposisi di pemerintahan lima tahun ke depan.

Adapun Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat yang mendukung Prabowo-Sandiaga Uno belum mengambil keputusan arah politiknya.

Pipin melanjutkan, adanya oposisi yang seimbang dengan koalisi partai pemerintahan membuat demokrasi Indonesia menjadi sehat.

Koalisi oposisi seperti yang dikomandoi PKS dan Partai Gerindra pada 2014-2019 misalnya, bisa diterapkan kembali untuk lima tahun ke depan.

"Meskipun sistem yang kita gunakan sistem presidensial dan tidak diatur dalam konstitusi, namun tidak dilarang dan dalam praktiknya kita sudah menerapkan koalisi partai oposisi seperti dilakukan Gerindra dan PKS pada 2014-2019.

Ini sehat bagi demokrasi," kata Pipin.

"Jangan sampai DPR hanya jadi alat stempel kebijakan pemerintah.

Partai politik kehilangan daya kritis karena sudah digadai jabatan menteri.

Makanya saya setuju kesolidan KIK," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Andreas Pareira mengatakan, jangan sampai penambahan anggota koalisi justru membuat parpol yang bergabung di dalamnya tidak solid.

"Bahwa di luar itu ada suara-suara yang ingin bergabung, tapi yang penting pertama itu koalisi solid.

Sehingga jangan sampai ada penambahan atau ini justru membuat koalisi tidak solid," kata Andreas, Selasa (23/7/2019).

Kemudian, empat ketua umum dari partai politik koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019, berkumpul di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (22/7/2019).

Mereka yang berkumpul adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai tuan rumah.

Keempatnya sepakat bahwa koalisi Jokowi-Ma'ruf berjalan solid dan berharap ini terjaga dalam lima tahun ke depan.

Mereka juga menegaskan, hingga kini koalisinya belum membahas kemungkinan oposisi masuk ke kursi pemerintahan. (*)

Baca Juga

• Pidato Kebangsaan, Jokowi Persilakan Siapa Saja Jadi Oposisi, Tapi Tanpa Benci dan Caci Maki

• Pidato Visi Indonesia Jokowi Singgung soal Oposisi tanpa Kebencian hingga Siap Hajar Pungli

• Setelah Jokowi dan Prabowo Subianto Bertemu, Amien Rais: Indah dan Terhormat Jika Tetap Oposisi

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PKS Minta Sikap Oposisi Jangan Dicurigai, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/30/pks-minta-sikap-oposisi-jangan-dicurigai.